“Tentunya LHP ini sudah diteruskan kepada Pusat atau kepada Irjen sehingga kami beberapa kali pernah dipanggil dan berdiskusi perihal masalah PDAM Kota Cilegon,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Cilegon Mahmudin menyampaikan tiga poin hasil LHP Inspektorat Provinsi Banten terkait pemberhentian Taufiq sebagai Direktur Perumda Cilegon Mandiri.
Poin pertama, Mahmudin menyebutkan bahwa Pemkot Cilegon harus menyelesaikan sesuai dengan ketentuan atas pembayaran gaji dan tunjangan Taufiq sebagai Direktur Definitif.
“Yang kedua, melakukan pengisian jabatan direksi dan anggota dewan pengawas PDAM Cilegon Mandiri sesuai dengan syarat jabatan dan melalui seleksi sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, memberikan teguran secara tertulis kepada pejabat yang membawahi pimpinan BUMD pada tahun 2020,” ucapnya.
Terkait, Taufiq yang berencana akan melakukan gugatan atas keputusan pemberhentian dirinya sebagai Direktur Perumda Cilegon Mandiri, Pemkot Cilegon mempersilakan dan akan menghormati proses hukumnya.
