Hal senada diungkapkan, Pengamat Kebijakan Publik Harits Hijrah Wicaksana, ia mengatakan, penyaluran vaksin virus korona menjadi PR besar bagi pemerintah Indonesia kedepan.
“Terutama bagaimana cara mendistribusikan vaksin ini agar vaksin bisa merata dan menyeluruh. Karena PR yang pertama ketika vaksin ini akan disebarkan yaitu bukan hanya tatacaranya saja, tetapi berbicara pada anggaran,” katanya.
Ia mengatakan, ketika penyaluran vaksin tidak dilakukan dengan baik dan benar, bukan hanya masuk ke pasar gelap, tapi bepeluang dikorupsi kembali.
“Apalagi kita sampai hari ini belum tahu harga vaksin berapa, dikalikan berapa dan kemudian bagaimana vaksin ini akan disebarkan?. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Leo, bahwa penyaluran vaksin (rentan) akan terjadi pasar-pasar gelap. Tentu ini menimbulkan peluang-peluang korupsi,” katanya.
Terlebih kata Harits, publik sudah dihebohkan dengan tangkap tangan Menteri Sosial oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dana bantuan sosial.
“Nah ini yang kita khawatrikan ketika pemerintah ini sedang gencar-gencarnya menurunkan korban angka Covid-19, tapi di sini terjadi peluang korupsi kembali,” katanya.
Untuk itu Harits menyarakan kepada pemerintah, proses penyaluran vaksin virus korona perlu dijelaskan secara detail dan terbuka kepada masyarakat.
“Saran dari kami, untuk pernyaluran vaksin ini, perlu dijelaskan mekanisme yang jelas dalam memperolah vaksin, transparansi memperoleh vaksin, anggaran vaksin, kemudian siapa saja yang berhak mendapatkan vaksin, lokasinya dimana saja, kemudian dian urutan daftarnya bagaiamana dan titiknya dimana saja. Inilah yang perlu sosialisasikan secara luas,” katanya.
“Tentu ini perlu sosialisasi yang sangat baik yang dilakukan oleh pemerintah. Karena jika ini tidak dilakukan dengan baik, maka peluang-peluang terjadinya korupsi akan sangat tinggi,” pungkasnya. (ismet)
]]>
