Ari menanyakan sikap kampus yang berisi para guru besar lebih memilih diam, tak menyuarakan kritik dalam keadaan pelanggaran berdemokrasi di Indonesia.
Terlebih Rektor Untirta, kata Ari, membuat kesan kuat seolah-olah ada ketakutan tersendiri kepada Jokowi.
Seharusnya sebagai rektor kata dia perlu berbicara sesuai keadaan, bukannya hanya sekedar menyuarakan deklarasi pemilu damai.
“Deklarasi yang dilakukan rektor kalau saya menilai dari berbagai peristiwa yang ada di Untirta, terlalu pengecut saja untuk mengakui kesalahan,” kata Ari.
“Kalau hanya untuk memuluskan, melancarkan, mensukseskan Pemilu di 2024, rasa-rasanya itu bukan tugas rektorat, itu tugas KPU dan penyelenggaran lainnya. Rektorat universitas harusnya mampu jadi kontrol-kontrol sosial, pembatas jika ada kebijakan publik atau peristiwa di publik yang melenceng dari kaidahnya,” tegas Ari.
Lalu menyoal demokrasi era Jokowi, Ari mewajarkan statement Rektor Untirta Prof Fatah Sulaiman. Antara Prof Fatah dan Jokowi, kata Ari, keduanya sama-sama anti kritik.
“Dia berbicara demokrasi, Rektor Fatah ga paham esensi demokrasi, dia sering ga mau menemui mahasiswanya, sering lari dari kritikan-kritikan mahasiswanya,” tukas Ari.
