SERANG, EKBISBANTEN.COM – Anggota DPRD Provinsi Banten Ade Hidayat menyoroti banyaknya jabatan fungsional dan struktural yang masih kosong pada sejumlah pos strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Politisi Partai Gerindra ini meminta Pj Gubernur Banten Al Muktabar segera mengisi jabatan yang kosong di Pemprov Banten. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat dan revormasi birokrasi di Banten dinilai akan lebih optimal.
“Saya kira menjadi penting juga bahwa reformasi birokrasi, tata kelolah pemerintahan di Provinsi Banten harus menjadi pekerjaan rumah (PR) kita bersama bahwa besok tahun 2025 ini tidak boleh ada lagi pengelolaan tata birokrasi kita yang masih kurang baik,” kata Ade Hidayat saat menyampaikan interupsi pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Sabtu (26/10/2024).
BACA JUGA: Wow! Pemprov Banten Anggarkan Dana Hibah Setengah Triliun untuk Parpol Hingga BOS
Rapat paripurna itu membahas terkait Jawaban Gubernur Banten terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Banten atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
“Tidak boleh lagi ada kepala sekolah yang kosong, tidak boleh ada lagi kepala dinas yang kosong, tidak boleh ada lagi eselon satu dan seterusnya yang kosong,” sambung Ade Hidayat.
Untuk itu, Wakil rakyat dari Dapil Kabupaten Lebak mendesak kepada Al Muktabar serius mengisi jabatan-jabatan strategis tersebut. Harapanya, program-program Pemerintah Pusat ke depan dapat berjalan di daerah.
BACA JUGA: Virgojanti Dicopot, Ketua Dewan Sindir Al Muktabar: Lain Kali Pak Gubernur Kabar-kabar ke Saya!
“Saya pikir ini menjadi PR kita bersama memasuki Banten yang lebih baik, yang lebih siap untuk satset menjalankan program pemerintahan pusat ke depan,” Harap Ade.
Untuk diketahui, berdasar catatan Ekbisbanten, terdapat 14 jabatan eselon II atau setara kepala dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Banten dibiarkan kosong di masa dua tahun kepemimpinan Pj Gubernur Banten Al Muktabar.
Daftar 14 jabatan eselon II yang kosong tersebut tersebar di Inspektorat, Staf Ahli Gubernur, DPMD, Badan Kesbangpol, Diskominfo SP, Dinas ESDM, Bapenda, Biro Hukum, Biro Umum, Biro Ekonomi dan Pembangunan, Biro Organisasi, Dinsos, Dinas Ketapang, dan Dinas Pariwisata (Dispar).
BACA JUGA: Anggaran Belanja Pegawai Pemprov Banten Rp2,08 Triliun di Tahun 2025, Setengahnya Untuk TPP ASN
Sementara itu, Plh Kepala BKD Provinsi Banten Aan Fauzan Rahman membenarkan terkait adanya 14 jabatan eselon II atau setara kepala dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Banten masih kosong.
“Untuk data persis memang kurang lebih sebanyak itu, namun untuk persisnya saya harus cek ya,” kata Aan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat whatsapp, Minggu (27/10/2024).
Aan juga bilang, terkait saran dan masukan dari anggota DPRD Banten agar kekosongan jabatan di lingkungan Pemprov Banten segera diisi dimungkinkan.
“Terkait pengisian hal tersebut dapat saja dilaksanakan walaupun pimpinan tentunya akan melakukan evaluasi dan mitigas terkait hal tersebut,” katanya.
“Namun pada prinsipnya progres kinerja Pemprov Banten saat ini masih dalam kategori baik dan mampu menjalankan roda pemerintahan hal ini terbukti dengan capaian / raihan positif berdasarkan penilaian dari pemerintah pusat,” pungkasnya.***
