SERANG, EKBISBANTEN.COM – Pengusulan kembali nama Al Muktabar menjadi Pj Gubernur Banten untuk tahun ketiga menuai sorotan atau kritikan pedas dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Tokoh Banten sekaligus Ketua Pembina Yayasan Wakaf Lailatul Qadar Khadimul Ummah, H. Nana Sujana, SH.
Nana Sujana menilai, pengusalan kembali nama Al Muktabar menjabat sebagai Pj Gubernur Banten untuk tahun ketiga disinyalir cacat hukum.
“Untuk itu kami memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk tidak memperpanjang masa jabatan saudara Dr. H. Almuktabar sebagai Penjabat Gubernur Banten untuk tahun ketiga, karena dinilai cacat hukum yang akan berakibat politis,” kata Nana Sujana kepada Ekbisbanten.com, Senin (6/5/2024).
BACA JUGA: Al Muktabar Rayu Wali Kota dan Bupati Agar Pindahkan RKUD ke Bank Banten
Nana Sujana menjelaskan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penetapan dan pengangkatan Almuktabar sebagai Penjabat Gubernur Banten akan berakhir pada tanggal 12 Mei 2024, yang telah menjabat dua tahun berturut turut.
Ia juga menyebutkan, dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023, tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota, bahwa “Masa jabatan Penjabat Gubernur satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda”.
Namun harus sesuai dengan kulifikasi dan kompetensi serta memenuhi persyaratan sesuai peraturan Perundang Undangan dan Peraturan Pemerintah.
BACA: Airin – Ade Sumardi Kompak Kembalikan Fomulir Bacagub dan Bacawagub Banten di PDI Perjuangan
“Karena penunjukan dan penetapan saudara Dr. H. Almuktabar sebagai penjabat Gubernur Banten didasarkan pada jabatan yang bersangkutan sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, jabatan pimpinan tinggi madya (Esselon lb) sesuai Ketentuan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023,” katanya.
Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menerangkan bahwa “Jabatan Sekda Provinsi hanya dapat dijabat paling lama 5 (lima) tahun”.
“Sedangkan pada tanggal 22 Mei 2024 yang bersangkutan habis masa tugasnya sebagai Sekda Provinsi Banten yang dijabat penuh selama 5 (lima) tahun,” katanya.
BACA: 7 Mantan Napi Siap Perebutkan Kursi DPRD Banten
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Nana meminta agar Al Muktabar tidak diperpanjang menjabat sebagai Pj Gubernur Banten.
“Dikhawatirkan perpanjangan saudara Al Muktabar untuk yang ke tiga kalinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kalangan masyarkat Banten menjelang pelaksanaan Pilkada serentak, 27 November 2024,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Penanggulan Bencana Perkumpulan Urang Banten (PUB) ini.
Untuk diketahui, Al Muktabar Alakan pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil sekitar 12 Juni 2025 atau tepatbdi usia 60 tahun.
BACA: Airin Kembalikan Formulir Bacagub ke PKB, Sinyal Aksi Borong Partai Makin Menguat
“Apabila Presiden Republik Indoneaia Melantik penjabat gubernur Banten dengan orang yang sama disinyalir akan melawan hukum Peraturan kemendagri dan Peraturan Pemerintah karena penjabat gubernur yang sekarang di Provinsi Banten atas dasar memenuhi syarat karena sebagai eselon 1 b dengan jabatan definitif sebagai sekda, namun jabatan sekda akan habis pada 22 Mei 2024 jadi kalau pun menjabat hanya bisa 12 Hari Saja,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, DPRD Banten sudah mengusulkan nama Al Muktabar menjadi Pj Gubernur Banten untuk tahun ketiga. Surat usulan itu telah dilayangkan ke Kemendagri pada 1 April 2024.
Ketua DPRD Banten Andra Soni mengatakan, institusinya hanya mengusulkan nama Al Muktabar untuk menjabat Pj Gubernur Banten.
Terlebih, jabatan Almuktabar sebagai Pj Gubernur Banten akan habis pada 12 Mei 2024. Untuk itu perlu ada usulan kembali agar tidak ada kekosongan jabatan.***
