“Komunikasinya sangat intens. Ini juga sangat memudahkan bagi kami untuk apapun itu kesulitan, kendala apa di lapangan, bisa langsung kami report kepada pimpinan,” ungkap Lina.
Sejauh ini, kata Lina, pihaknya belum menemukan adanya laporan pelanggaran selama proses pemungutan dan penghitungan suara.Hanya saja, beberapa pelanggaran minor sempat terjadi di masa kampanye, yakni netralitas ASN.
“Kalo kita liat ada tiga indikator tertinggi penilaian IKP kita, yaitu netralitas ASN, money politik dan politisasi sara. Tapi memang sejauh ini baru ada pelanggaran netralitas ASN, itupun ketika masa kampanye,” jelasnya.
Selain melalui command center, dirinya menyebut, jika Bawaslu sendiri tentunya membuka layanan aduan pelanggaran bagi masyarakat secara umum.
Dikatakan Lina, aduan yang bisa digunakan oleh masyarakat ialah melalui pelaporan secara langsung ke masing-masing panwascam atau Bawaslu itu sendiri.
“Tinggal kan nanti setiap aduan atau laporan masyarakat ini memenuhi syarat formil atau materiil yang harus dipenuhi,” kata Lina,” ujarnya.***
