SERANG, EKBISBANTEN.COM – Pengamat kebijakan publik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budhi Rangkasbitung Harits Hijrah Wicaksana mengatakan, langkah Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) yang melakukan penutupan sementara tempat wisata mulai 15 Mei sampai 30 Mei 2021 dinilai terlambat. Akibatnya masyarakat tetap nekat berbondong-bondong ke tempat wisata walaupun ada penyekatan jalan dan larangan untuk pergi berlibur.
“Kalau ditanya apakah (kebijakan) ini telat. Saya menyebutnya ya telat,” kata Harits Hijrah Wicaksana kepada Ekbisbanten.com, Minggu (16/5).
Pasalnya kata dia, kebijakan itu tidak dijalankan berbarengan dengan pelarangan kegiatan mudik Lebaran 2021. “Walaupun memang kebijakan itu tidak akan menyenangkan semua pihak, harusnya dari awal kalau mudik dilarang, tempat wisata mestinya dilarang juga untuk dibuka,” katanya.
Sehingga kata dia, masyarakat atau wisatawan yang akan berlibur tidak dibuat bingung dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah. “Seperti tahun kemarin. Tahun lalu kan seperti itu (ditutup) juga kan? Tapi dibukanya secara bertahap. Nah tahun lalu sebetulnya lebih parah juga, karena tahun lalu itu penyekatannya semi lockdown,” katanya.
Namun demikian lanjut dia, kebijakan tahun lalu itu dinilai lebih efektif, karena masyarakat dari awal sadar ada kebijakan lockdown, sehingga warga tidak banyak yang melakukan bepergian.
“Tapi Kalau sekarang ini saya bilang antara sekarang setengah lockdown dan dibuka setengah. Akhirnya masyarakat bingung kan milihnya ketika katanya boleh wisata, tapi ketika mereka berangkat wisata tiba-tiba wisata ditutup. Mereka diminta putar balik semua (wisatawan), sehingga terjadi kemacetan dan kerumunan baru,” katanya.
Lebih lanjut dia menambahkan, selain kebijakan WH dinia terlambat, instruksi penutupam sementara tempat wisata di Banten minim sosialisasi ke masyarakat karena mendadak diberlakukan pada Kamis (15/5) pukul 21.00 WIB malam.
“Akhirnya imbasnya apa? Di sinilah antara kebijakan dan sosialisasi ke masyarajat ini yang menyebabkan miskomunikasi. Dan kalau saya bilang tidak efektif (penerapan) kebijakanya,” terang Dosen Pascasarja Untirta ini.
Padahal seharusnya kata dia, sebelum kebijakan itu diberlakukan, Pemprov Banten masif melakukan sosialisasi larangan agar warga tidak mengunjungi tempat wisata. Sehingga, tidak ada gelombang penolakan dari masyarakat dan pelaku wisata di Banten.
“Saran saya kepada Pak Gubernur walupun langkahnya terlambat, saya cukup mengapresiasi, karena sudah mengambil sikap tegas. Tinggal persoalannya, personil yang bertugas di lapangan, saran saya yang pertama petugas harus banyak-banyak kesabaran, karena kita tahu kondisi di lapangan panas, lapar dan lelah. Dengan kondisi itu tentu menghadapi masyarakat yang juga ingin menggebu-gebu untuk berwisata dan pergi jauh-jauh serta kena macet, petugas harus banyak bersabar meminta baik-baik kepada warga untuk berputar balik. Karena yang kita lihat banyak terjadi konflik di lapangan dengan para aparat. Aparat manusia dan warga juga manusia jadi jangan sampai konflik itu ada,” katanya.
Yang kedua Harits menyarankan, untuk memuluskan kebijakan yang diambil WH terkait penutupan tempat wisata, Pemprov Banten menyiapkan sarana dan prasana pendukung kebijakan tersebut. Termasuk memberikan kompensasi kepada masyarakat atau pelaku wisata yang yang kehilangan mata pencarian.
“Seperti koordinasi dengan berbagai pihak, kemudian media juga perlu disiapkan. Apalagi Gubernur juga kan punya juru bicara tuh. Artinya ketika Gubernur mengambil kebijakan ini langsung mengkomunikasikan kepada media-media sekitar. Terlebih hari ini media online lebih banyak. Termasuk memberikan kompensasi juga kepada pelaku wisata atau masyarakat yang lokasi wisatanya ditutup. Karena kita tahu juga yang seharusnya saat wisata dibuka ada perputaran uang dan ekonomi, tiba-tiba hilang. Sehingga harus ada kompensasi yang diberikan,” pungkasnya. (ismet)
]]>
