CILEGON, EKBISBANTEN.COM – Sebelas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) di Kota Cilegon mendatangi Wakil Ketua DPRD Cilegon, Hasbi Sidik di ruang kerjanya, Rabu (14/12/2022).
Diketahui, kedatangan belasan Kepala SMKS Kota Cilegon tersebut kepada Hasbi Sidik bertujuan meminta difasilitasi agar mendapat bantuan keuangan atas permasalahan tunggakan yang mengakibatkan ijazah para siswanya ditahan.
“11 SMK ini banyak tunggakan-tunggakan soal ijazah tidak ditebus. Kenapa ibu-ibu dan bapak ini datang silaturahmi ke saya ini karena sudah dicontohkan oleh Walikota Cilegon bahwa 2 SMK yang lain itu pernah dibantu, yaitu SMK 17 dan Fatahillah,” kata Wakil Ketua DPRD Cilegon, Hasbi Sidik kepada wartawan.
Hasbi menyampaikan, tunggakan dari 11 SMKS di Kota Cilegon itu nominalnya bervariatif, mulai dari puluhan juta sampai ratusan juta rupiah karena telah menunggak sejak puluhan tahun silam.
“Ada yang hampir Rp1 milyar karena dari tahun 92, ada yang Rp30 juta karena yang baru, ada yang Rp500 juta, ada yang Rp130 juta bervariasi,” ujarnya.
“Tetapi, beliau-beliau ini tidak menuntut untuk itu, tapi meminta barangkali untuk diperhatikan bagaimana sentuhan Pemkot Cilegon terhadap sekolah-sekolah swasta ini yang secara undang-undang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa,” sambungnya.
Hasbi menyadari bahwa persoalan SMKS di Kota Cilegon itu berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Meski begitu, Hasbi berharap ada perhatian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon selaku pemangku kebijakan terdekat.
“Walaupun ini kewenangannya provinsi, tetapi ini karena bicara bantuan saya rasa tidak mengenal itu, buktinya seperti Pemkot Cilegon membantu di universitas-universitas itu kan secara kewenangan milik pusat, tapi kenyataannya bisa dibantu. Jangan sekolah negeri saja yang diperhatikan,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Koordinator SMKS YabhInka Cilegon, Anhari mengaku bahwa kini sekolahnya memiliki tunggakan sejak 1992 silam dari para siswanya sekitar Rp900 juta.
“Yabhinka kurang lebih Rp900 juta dari tahun 1992. Rata-rata bukan menebus biaya ijazah, tapi memang tunggakan. Kita gak ada SPP, satu tahun itu sudah termasuk SPP. Cuma ya karena memang namanya finansial ada yang punya, ada yang enggak, padahal kita sudah bebaskan yatim piatu itu 3 tahun,” katanya.
Anhari juga berharap Pemkot Cilegon dapat memberikan perhatian berupa bantuan anggaran untuk menuntaskan tunggakan-tunggakan di SMKS di Kota Cilegon, sama seperti dua SMKS sebelumnya yang pernah dibantu.
“Ya intinya meminta dana bantuan dari pemerintah terdekat. Kalaupun besarannya kita belum tahu yang penting ada perhatiannya, sentuhannya. Apalagi pendidikan swasta itu bukan baru tapi dari dulu ada, sehingga masyarakat Cilegon yang memang keterbatasan finansial bisa sama-sama mengambil ijazah, bisa dipergunakan, bisa melamar dan bisa bekerja, bisa mengurangi pengangguran,” ujarnya.***
