APBD disusun dengan berpedoman pada KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD. APBD juga harus disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Selain itu juga, mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
“Lalu APBD juga harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran,” jelasnya.*
Sementara itu Analis Keuangan Pusat dan Daerah Kemendagri Hilman Rosada menjelaskan, dalam rangka penyusunan APBD, ada beberapa hal yang harus menjadi pedoman pemerintah seperti sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. “Lalu prinsip, kebijakan dan teknis penyusunan APBD serta hal khusus lainnya,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Kemendagri Hilman Rosada menambahkan, dalam rangka penyusunan APBD, ada beberapa hal yang harus menjadi pedoman pemerintah seperti sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. “Lalu prinsip, kebijakan dan teknis penyusunan APBD serta hal khusus lainnya,” katanya.
