Pj Sekda Provinsi Banten Virgojanti Sosialisasikan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024

Hanrico Asaputra

| 2 November 2023

| 07:45 WIB

Pj. Sekda Banten Virgojanti saat memaparkan terkait Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024. (Foto: Biro Adpim Setda Provinsi Banten)

SERANG, EKBISBANTEN.COM – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti menyosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 di Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, Rabu (1/11/2023). Permendagri tersebut merupakan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024. Sehingga program yang direncanakan menjadi terukur sesuai dengan arah kebijakan pemerintah.

Sosialisasi ini, dihadiri seluruh perwakilan dari delapan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Bertindak sebagai narasumber Analis Keuangan Pusat dan Daerah Kemendagri Hilman Rosada.

Virgojanti mengatakan, sosialisasi Permendagri tersebut merupakan bagian implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan, Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Virgojanti mengungkapkan, dengan Permendagri itu seluruh pemerintah daerah sudah mempunyai panduan dalam penyusunan APBD 2024. Sehingga program yang akan direncanakan semuanya menjadi terukur sesuai dengan arah kebijakan pemerintah.

Di daerah acuannya jelas, lanjut Virgojanti, ada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang kemudian diterjemahkan ke dalam program pembangunan prioritas dan ditindaklanjuti dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). “Semua ukurannya sudah jelas, tinggal disesuaikan saja dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah,” kata Virgojanti.

Virgojanti mengingatkan kepada seluruh daerah di Provinsi Banten untuk menerapkan sembilan prinsip pokok yang harus dipatuhi dalam penyusunan APBD 2024. Pertama APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Kemudian APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Editor :Rizal Fauzi

Tags

Bagikan Artikel

Berita Terkait

Berita Terpopuler

Scroll to Top