Mengenai BPJS Kesehatan, Muhlis mengatakan bahwa hal itu terkait migrasi perpindahan status.
“Adanya BPJS PBI, kalau KIS dari APBN, kemarin kira gotong royong antara Pemkab Tangerang, Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat iurannya bagi warga yang kurang mampu,” terangnya.
Masih terkait BPJS Kesehatan, perpindahan status juga masih menjadi masalah. Muhlis menerangkan, dari 900 ribu orang, masih ada sekitar 50 ribu orang yang dibayar preminya oleh pemerintah.
“Ternyata orangnya ga ada, meninggal, tapi preminya aktif. Sehingga ini akan kita alihkan kepada yang ibu Irma sampaikan,
Dibantu untuk migrasi seperti UHC,” jelasnya.
Permasalahan itu terjadi karena perpindahan status BPJS Kesehatan tak terintegrasi dengan NIK yang ada Disdukcapil. Hal itu yang menjadi permasalahan.
“Tapi ibu Irma nanti kalau urgent kondisinya perlu dibantu karena kesehatan merupakan hak dasar. Adanya subsidi silang kalau ada mandiri lupa bayar nanti mungkin bisa dibantu dari desa, dibuatkan SKTM,” jelasnya.
Terakhir, Muhlis menerangkan program-program bantuan ekonomi Pemprov Banten kepada para warga.
“Ada bantuan usaha untuk warung-warung. Apabila ibu punya warung sembako, warung seblak, uduk, kopi atau dagangan tentu, silahkan ajukan. Ini bukan pinjaman, ini bantuan Pemprov dalam rangka pemulihan ekonomi,” pungkasnya.
