SERANG, EKBISBANTEN.COM – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyebut, bahwa desa menjadi wilayah dengan tata kelola keuangan yang lebih transparan dibandingkan Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD.
Gus Halim sapaan akrabnya turut mengapresiasi akan keterbukaan keuangan desa. Contohnya, tak ada banner besar yang terpampang terkait keuangan di DPRD ataupun Pemda kecuali di desa.
“Hari ini satu-satunya yang paling transparan adalah desa. Tidak ada yang namanya APBD dipampang di gedung DPRD, kantor pemda, itu ga ada, tapi APDes dipampang,” kata Gus Halim di Hotel Le Dian and Cottages, Kota Serang, Banten, Sabtu (26/8/2023).
Kendati sudah transparan, desa menurutnya perlu peningkatan partisipasi yang lebih dari masyarakat. Hal itu diperlukan guna mengawasi dana desa yang digunakkan untuk pembangunan.
“Itu sangat penting partisipasi itu, karena pengawasan akan sangat bagus,” katanya.
Terlebih untuk tahun depan, tuturnya, dana desa akan mengalami kenaikan. Kenaikan dana desa perlu dibarengi dengan peningkatan partisipasi masyarakat melalui pendamping desa.
“Revisi Undang-Undang Desa disebutkan dana desa harus naik, maka pengawasan harus kuat, satu-satunya pengawasan yang kuat adalah partisipasi masyarakat,” ujarnya.
“Kalau pengawasannya bagus peluang untuk korupsi kecil. Kita sedang menyongsong ke sana,” tutupnya.
Perlu diketahui, pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan. Selain itu, pendamping desa juga memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
