Menurutnya, peningkatan investasi yang signifikan yakni hingga Rp32,97 triliun pada 2022 itu tidak berbanding lurus dengan turunnya angka pengangguran yang hanya 2,03 persen.
“Seharusnya kalau kita mau melihat prestasi Cilegon, kenaikan investasi itu bisa menyerap tenaga kerja lebih dari 2 persen. Investasi naik 14 persen, pengangguran turun cuma 2 persen. Harusnya bisa sampai 7 persen,” ungkapnya.
Dengan data tersebut, Fauzi menyatakan Pemkot Cilegon belum benar-benar memahami bahwa peningkatan investasi yang besar harus dibarengi dengan penurunan angka pengangguran yang juga signifikan.
“Pemerintah daerah tidak mengerti bahwa kenaikan investasi itu harusnya bisa menyerap secara signifikan dan simetris angka pengangguran, ini cuma 2 persen. Jadi istilahnya ini anomali. Investasi naik, tapi pengangguran turunnya tidak signifikan. Ini keteledoran,” ucapnya.
Sementara itu, hal senada juga disampaikan oleh Baihaki Sulaiman yang merupakan Anggota Komisi IV DPRD Kota Cilegon yang turut hadir dalam diskusi tersebut. Menurutnya, capaian kinerja dan realisasi janji politik Helldy-Sanuji sejauh ini masih di angka 20-30 persen.
“Salah satunya reformasi birokrasi belum terealisasi. Sampai hari ini belum mendapat pelayanan yang ramah dari seluruh instansi yang ada, kalau datang ke dinas atau instansi yang lain masih aja dicuekin. Padahal kita menginginkan kalimat baru, modern dan bermartabat itu menghadirkan pemerintah yang mampu meningkatkan tentang pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat,” ujarnya.
Baihaki juga menegaskan visi Cilegon Baru, Modern dan Bermartabat itu jangan hanya dijadikan jargon belaka. Ia berharap, di bawah kepemimpinan Helldy-Sanuji Kota Cilegon dapat meningkatkan pelayanan publik berbasis internet.
“Kenapa? Karena hampir warga Cilegon sudah mempunyai android. Padahal secara regulasi kita sudah cukup. Ada Perda tentang transparansi. Banyak Perda yang dibuat oleh DPRD dan pemerintah itu tujuannya memudahkan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
