Agenda yang dihadiri oleh 300 kepala desa dari seluruh Indonesia tersebut, membahas terkait kesiapan desa dalam menghadapi persaingan dalam era digitalisasi. Khususnya para pemimpim desa perempuan yang harus siap menerima perubahan baik yang terjadi ditatanan masyarakat maupun kebijakan dari pemerintah pusat.
“Jadi Cadasari itu masuk ke desa inklusif, artinya Cadasari ini masuk dalam desa kota yang bisa menerima perubahan. Termasuk didalamnya dibahas mengenai kesetaraan gender dimana peran pemimpin di desa termasuk pemimpin perempuan fokus pada kesiapan kita menerima perubahan,” kata Nung kepada awak media, Rabu (17/11).
Nung melanjutkan, keterwakilanya mengikuti agenda tersebut juga merupakan dukungan Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melalui penilaian kinerja Nung selama menjalankan tugasnya di Cadasari.
“Banten sendiri ada perwakilan 4 orang, 2 orang dari Kabupaten Pandeglang dan 2 orang dari Tangerang,” imbuhnya.
Pihaknya berharap, dengan adanya kepercayaan dari masyarkat pihaknya akan terus memberikan layanan terbaik serta memberikan prioritas penuh untuk kemajuan Cadasari dalam berbagai sektor.
“Baik itu pemberdayaan perempuan, disabilitas, pembangunan rumah warga atau akses jalan desa dan Bumdes akan kita garap semaksimal mungkin,” tutup Nung. **
]]>