EKBISBANTEN.COM – PT Wilmar Padi Indonesia (WPI) diduga melakukan praktik monopoli penggilingan padi. Dugaan itu berujung pada aksi protes dari massa yang tergabung dalam Komunitas Penggilingan Padi Banten di Desa Terate kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Rabu kemarin (30/8).
Merespon dugaan itu, Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengaku berencana bakal memanggil semua pihak yang terlibat untuk mendalami permasalahan ini agar terjadi rekonsiliasi, sehingga ke depannya kasus seperti ini tidak perlu terulang kembali.
“Belajar dari kasus ini, maka pemerintah tidak boleh lagi bersikap tak acuh dan mengabaikan pentingnya program revitalisasi penggilingan padi. Jika tidak, semakin tertinggal jauh industri penggilingan padi Indonesia dibandingkan negara produsen padi lainnya,” tegas Yeka dalam siaran resmi yang diterima redaksi Ekbisbanten.com, Kamis (31/8/2023).
Menurut Yeka, jika ada pelaku usaha yang mampu membeli gabah dengan harga yang lebih baik, sebaiknya jangan dihakimi terlebih dahulu. Belajar dari kasus sebelumnya, Yeka
tak ingin antar pihak yang berkonflik terjadi kerugian, terlebih untuk petani.
”Kita punya lesson learned yang pahit dengan matinya PT Ibu, beberapa tahun lalu. Yang jelas petani dirugikan, karena kehilangan pembeli yang memberikan pelayanan lebih baik,” ujar Yeka
Yeka menambahkan, berbicara mengenai persaingan antar usaha penggilingan padi kecil dan menengah besar sudah terjadi sejak era 1990-an. Namun tidak harus berujung pada matinya penggilingan padi menengah.
”Persaingan justru akan meningkatkan kualitas layanan. Termasuk kualitas layanan terhadap petani. Petani tentu menginginkan hasil produksinya dihargai lebih baik dan pelayanan lainnya seperti penjualan dengan sistem timbang. Pembayaran dilakukan secara tunai membuat petani terlayani dengan baik,” papar Yeka.
