SERANG, EKBISBANTEN.COM – Walau langit mendung, senyum Pj Sekda Banten Virgojanti menyumbang suasana cerah dalam gedung bertingkat yang dihadiri para pejabat daerah dan provinsi. Tepatnya di Aula lantai 7 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Provinsi Banten, Virgo semangat membuka program Baja Mantra.
Bangun Jalan Mantap Untuk Rakyat atau Baja Mantra, program inovatif yang digagas DPUPR Banten itu, diyakini mampu memberantas kemiskinan yang ada di Tanah Jawara. Memang, Provinsi Banten sedang konsen untuk menghilangkan kemiskinan yang ada. Bak angin segar, program mantap sesuai namanya, bakal membangun jalan untuk akses masyarakat di kabupaten kota yang ada di ujung Barat Pulau Jawa.
“Program Baja Mantra merupakan program inovasi dari Kepala DPUPR Banten, dapat menjadi salah satu program inovatif dalam rangka upaya mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Banten, dikaitkan dengan kondisi pengentasan kantong-kantong kemiskinan di daerah-daerah tertinggal,” ujar Virgo dengan mantap usai membuka FGD di Aula DPUPR Banten, Kamis (30/11/2023).
Program ciamik itu, bakal terlebih dahulu menyasar wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Diharapkan, pekerjaan rumah memberantas kemiskinan di Banten bakal tuntas dengan pembangunan jalan yang dimulai tahun depan itu.
“Dua kabupaten yang menjadi PR kita dalam rangka upaya pengentasan angka kemiskinan ini, yaitu Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Nah mudah-mudahan program ini bisa diimplementasikan dan memberikan kemanfaatan untuk masyarakat, terutama membuka akses masyarakat,” jelas Virgo.
Memang, keterkaitan antara kemiskinan dan infrastruktur atau kondisi jalan bagai dua sisi mata uang. Keduanya berkaitan, jalan yang mulus tentu turut memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Pun demikian dengan pemerintah daerah, layanan berbasis bantuan ekonomi dan kesehatan terbantu dengan jalan yang mantap.
“Membantu ekonomi, kemudian kesehatan untuk hadir ke pelayanan kesehatan,pendidikan dan juga memudahkan masyarakat untuk mengangkut hasil-hasil produksi yang ada di desa ke kota,” terangnya.
“Di samping itu, juga memudahkan kita di pemerintah untuk memberikan akses layanan terkait dengan bantuan-bantuan sosial, bantuan layanan kesehatan dan sebagainya. Juga mengurangi dari sisi inflasi harga, karena kalau jalur distribusinya bagus, terbangun dengan baik, maka pemenuhan barang dan jasa bisa lebih cepat dan lancar, bisa diakses oleh masyarakat,” sambungnya.
Menyambung Virgo, sang penggagas program Baja Mantra, Kepala DPUPR Banten Arlan Marzan berujar, konsep besar dari program ini ketika masyarakat di pedesaan bingung mengadukan jalan yang rusak pada siapa.
Padahal, kata Arlan, salah satu kunci agar pembangunan jalan berjalan lancar ada pada koordinasi antar lembaga. Walaupun, pembangunan jalan membutuhkan waktu tak sebentar karena terbentur status jalan dan anggaran.
“Konsep besarnya adalah ketika masyarakat di desa-desa, kemudian lokasi lainnya yang mengalami jalan rusak, kadang-kadang suka terbentur ngomong ama siapa. Ini prinsipnya, bagaimana program jalan ini bisa diintervensi semua, kan kita udah punya UU Nomor 2 tahun 2022, kita punya Inpres kaitan konektivitas jalan daerah,” ujar Arlan.
Lewat program ini, kata Arlan, jalan-jalan rusak yang ada di daerah pedesaan bisa lebih tertangani. Tentunya, berbekal aturan itu, Arlan ingin menyatukan berbagai pihak terkait dengan pembagian pekerjaan agar masyarakat tak lagi mengeluhkan soal jalan yang rusak dan lambannya pekerjaan pembangunan.
“Ada desa yang tertinggal, kita buat konektivitas bagaimana mereka punya akses ke sekolah, puskesmas, rumah sakit, kantor desa, dan mendukung fasilitas pemerintah daerah. Jangan sampai kejadian orang sakit mau ke rumah sakit harus ditandu. Padahal fasilitas kesehatan sudah ada, fasilitas pendidikan sudah ada, tapi sangat sulit aksesnya,” terang Arlan.
“Program ini dalam rangka memberikan kebahagiaan kepada masyarakat, agar bisa terlaksana dengan baik sesuai harapan masyarakat itu,” tambahnya.
Lalu pembagian pengerjaan jalan, program ini melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta pemerintah pusat. Dengan melibatkan ketiganya, Arlan memastikan pengerjaan berjalan lancar dan tak mau terburu-buru.
Bahkan Arlan sudah meninjau langsung jalan-jalan mana saja yang masuk program. Nmaun hingga saat ini, pembicaraan program masih pada pembagian pengerjaan jalan.
“Kemarin kita tinjau langsung jalan-jalan yang di pelosok sampai ke ujung Pulau Jawa ya, Pandeglang itu. Jadi nih kira-kira berapa kebutuhannya kan nanti diajak bersama-sama dengan kabupaten kota, sehingga nanti bisa dilaksanakan secara bertahap. Jalan rusak kita ada berbagai kewenangnya, ada kewenangan provinsi, kemenangannya kabupaten, juga pusat,” terang Arlan.
“Kan ini ga semuanya oleh provinsi, nanti kita sepakati dengan kabupaten, kabupaten tangani yang mana, mampunya berapa, sisanya nanti kita ngobrol dengan pusat. Selama ini sendiri-sendiri dan kadang-kadang sporadis juga. Sekarang kita fokus pengentasan kemiskinan,” tambah Arlan dengan mantap.
Untuk ruas jalan yang diperbaiki, pembicaraan dengan para instansi terkait, ditargetkan kisaran 200 kilometer lebih bagi Kabupaten Pandeglang dan Lebak yang masuk dalam program Baja Mantra.
Sedangkan untuk pembiayaan, Arlan masih menerka-nerka berapa anggaran yang harus ditelan untuk program ini, karena memang masih banyak tahapan yang dilalui serta tak mau gegabah dalam perhitungan. Terlebih, skema pembiayaan akan dituangkan dalam regulasi.
“Kita bagikan satu koridor saja tadi sudah sampai dengan 52 kilometer, ada yang 28 kilometer. Mungkin nanti lebih dari 200 kilometer lah yang akan masuk program ini. Nanti kita akan koordinasi bagaimana skema pembiayaannya, harapannya akan dijadikan satu regulasi entah nanti Pergub atau Perda sebagai dasar nanti. 200 kilometer itu di Lebak dan Pandeglang yah. Nanti ke depannya semua, karena ada satu daerah lagi yang di Kabupaten Tangerang juga, tahap 2 itu,” terangnya.
Merespon program itu, Perwakilan Komisi IV DPRD Banten, Yudi Budi Wibowo mendukung penuh program Baja Mantra. Ia bilang, sinergi provinsi, kabupaten kota dan pusat merupakan langkah yang tepat dalam pembangunan jalan.
“Kami mendukung penuh, karena kita tahu banyak pemda yang ada di Banten kesanggupan mereka pembiayaan infrastruktur belum bisa maksimal, jadi saya mewakili DPRD menyambut baik, mengapresiasi tentang membangun infrastruktur di Banten dalam rangka mengentaskan kemiskinan,” pungkasnya.