Wajib Pajak Ini Divonis 3,6 Tahun Penjara dan Denda Rp41 Miliar Karena Ngemplang Pajak

22
Foto: Kanwil DJP Banten

SERANG, EKBISBANTEN.COM – Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis dua tahun enam bulan penjara dan denda Rp41 miliar kepada Sepi Muharam pelaku tindak pidana perpajakan dengan modus penggunaan faktur pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS).

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Banten Sahat Dame Situmorang mengatakan, vonis itu berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang nomor 658/Pid.Sus/2021/PN.Tng, pada Kamis (15/7/2021.

Kanwil DJP Banten mengungkap tindak pidana tersebut, setelah melalui proses P-21 dan persidangan, kini telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dia mengatakan, Sepi Muharam telah disangka membantu dan atau turut serta menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak TBTS melalui PT Mutiara Permai Sejahtera, PT Teknik Catur Sukses, PT Yaya Guna Sejahtera, PT Citra Indo Pradana, PT Konala Sukses Abadi, dan PT Duta Gading Makmur.

“Atas perbuatan tersangka dalam kurun waktu Januari 2015 sampai dengan Desember 2017 telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp20,7 miliar,” kata Sahat dalam keterangan resminya, Selasa (14/9).

Terhadap perbuatan terdakwa, sesuai dengan Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak enam kali jumlah pajak dalam faktur pajak.

Dalam petikan putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 658/Pid.Sus/2021/PN.Tng dinyatakan bahwa terdakwa Sepi Muharam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang turut serta melakukan, dengan sengaja menerbitkan faktur pajak, yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”.

“Dalam putusan tersebut, dinyatakan pula bahwa jika terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu satu bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama satu bulan,” katanya.

Keberhasilan Kanwil DJP Banten dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang perpajakan di wilayah provinsi Banten dan merupakan wujud koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Banten, Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Banten.

“Keberhasilan ini sekaligus yang akan memberikan peringatan bagi para pelaku lainnya dan juga untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN,” pungkasnya. (*/ismet)