Selasa, 25 Juni 2024
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Wacana Perpanjangan Jabatan Al Muktabar Sebagai Pj Gubernur Banten Tuai Kritikan Pedas

Ismatullah

| 6 Mei 2024

| 09:00 WIB

Ketua Pembina Yayasan Wakaf Lailatul Qadar Khadimul Ummah, H. Nana Sujana, SH saat mendampingi Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma’ruf Amin. (Foto: Dok. Pribadi)

“Sedangkan pada tanggal 22 Mei 2024 yang bersangkutan habis masa tugasnya sebagai Sekda Provinsi Banten yang dijabat penuh selama 5 (lima) tahun,” katanya.

BACA: 7 Mantan Napi Siap Perebutkan Kursi DPRD Banten 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Nana meminta agar Al Muktabar tidak diperpanjang menjabat sebagai Pj Gubernur Banten.

“Dikhawatirkan perpanjangan saudara Al Muktabar untuk yang ke tiga kalinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kalangan masyarkat Banten menjelang pelaksanaan Pilkada serentak, 27 November 2024,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Penanggulan Bencana Perkumpulan Urang Banten (PUB) ini.

Untuk diketahui, Al Muktabar Alakan pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil sekitar 12 Juni 2025 atau tepatbdi usia 60 tahun.

BACA: Airin Kembalikan Formulir Bacagub ke PKB, Sinyal Aksi Borong Partai Makin Menguat

“Apabila Presiden Republik Indoneaia Melantik penjabat gubernur Banten dengan orang yang sama disinyalir akan melawan hukum Peraturan kemendagri dan Peraturan Pemerintah karena penjabat gubernur yang sekarang di Provinsi Banten atas dasar memenuhi syarat karena sebagai eselon 1 b dengan jabatan definitif sebagai sekda, namun jabatan sekda akan habis pada 22 Mei 2024 jadi kalau pun menjabat hanya bisa 12 Hari Saja,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Banten sudah mengusulkan nama Al Muktabar menjadi Pj Gubernur Banten untuk tahun ketiga. Surat usulan itu telah dilayangkan ke Kemendagri pada 1 April 2024.

Ketua DPRD Banten Andra Soni mengatakan, institusinya hanya mengusulkan nama Al Muktabar untuk menjabat Pj Gubernur Banten.
Terlebih, jabatan Almuktabar sebagai Pj Gubernur Banten akan habis pada 12 Mei 2024. Untuk itu perlu ada usulan kembali agar tidak ada kekosongan jabatan.***

Editor :Rizal Fauzi

Bagikan Artikel

Terpopuler_______

Scroll to Top