EKBISBANTEN.COM-Alumni Fakultas Hukum (FH) Untirta Muhamad Fauzi merasa kecewa atas sikap kampusnya yang tak mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyikapi Pilpres 2024.
Rasa kecewa itu ia utarakan usai Untirta mendeklarasikan sikapnya yang cenderung normatif dan main aman. Hal itu berbeda dengan beberapa kampus lain seperti UI, Unpad, UGM, UII dan kampus lainnya yang terang-terangan mengkritik Jokowi secara terbuka.
“Saya selaku alumni FH Untirta tentu kecewa dengan sikap Untirta yang terkesan hanya normatif dan tidak merespon isu-isu yang berkembang, secara kasat mata kita bisa melihat bahwa ada proses demokrasi yang tidak sehat saat ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (7/2/2024).
Seharusnya, katanya, Untirta sebagai kampus merdeka yang berisi para akademisi memberikan pemahaman terkait kondisi demokrasi saat ini.
Untirta seakan-akan menutup mata pada kondisi pelanggaran etika yang secara terang-terangan dilakukan penguasa.
“Seharusnya bisa menjadi pihak yang bisa mencerahkan masyarakat dan menyuarakan secara akademis, memberikan sikapnya secara independen agar presiden mencontohkan berdemokrasi secara sehat,” ujar Praktisi Hukum yang berkarir di Jakarta itu.
Seharusnya juga, Untirta sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang menjadi barometer pendidikan di Banten, perlu menunjukkan sikapnya yang kritis, tak membeo membebek pada kekuasaan.
Lebih jauh, ia dengan berani mengatakan bahwa ada main mata antara Untirta dan penguasa. Hal itu tak boleh dilakukan oleh Untirta, terlebih bantuan-bantuan pembangunan fasilitas kampus pimpinan Prof Fatah Sulaiman itu berasal dari uang rakyat.
“Jangan-jangan ada sesuatu yang salah. Jangan-jangan ada yang tersandera kasus tertentu, sehingga takut menyuarakan bahwa ada sesuatu yang sudah melenceng dari koridor demokrasi, kan itu menjadi tanda tanya,” tegasnya.
“Jangan karena sebelumnya ada bantuan pembangunan terus Untirta jadi bungkam dan main aman, lebih jauh dari itu masa depan bangsa lebih penting. Jangan berlindung di balik Tridarma perguruan tinggi, ingat di Tridarma itu poin terakhir, ada pengabdian kepada masyarakat, bukan kepada pemerintah,” pungkasnya.
