Tunggakan Pajak Kendaraan di Banten Tembus Rp636 M

58

SERANG, EKBISBANTEN.COM – Potensi pendapatan yang tertahan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) di Provinsi Banten mencapai Rp636 miliar.

Angka tersebut merupakan akumulasi tunggakan pajak atau piutang dari tahun 2011-2015 yang tercatat di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten dari 2.011.282 unit kendaraan yang didominasi oleh roda dua.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Gembong R Sumedi mengatakan, saat ini pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Banten maish mengandalkan sektor pajak. Adapun yang dominan adalah PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Dari dua jenis pajak tersebut, PKB dinilainya menjadi sektor yang masih bisa dioptimalkan.

“Kalau BBNKB lebih kepada keampuan daya beli. Kemampuan daya beli masyarakat memang terlihat dari penurunan BBNKB yang mestinya triwulan kedua sudah mencapai 60 persen, ini baru mencapai 40 persen,” kata Gembong R Sumedi dalam rapat koordinasi Komisi III DPRD Provinsi Banten bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (6/8).

Berdasarkan data yang disajikan rincian tunggakan PKB terdiri atas pada 2015 sebanyak 329.823 unit senilai Rp73,05 miliar. Kemudian pada 2016 untuk 340.415 unit kendaraan senilai Rp81,43 miliar, pada 2017 sebanyak 343.804 unit sebesar Rp95,72 miliar, pada 2018 untuk 379.709 kendaraan senilai Rp129,8 miliar dan di 2019 sebanyak 617.531 unit dengan nilai Rp256,61 miliar.

Gembong menjelaakan, potensi PKB masih sangat besar namun belum tergali secara optimal. Hal tersebut terlihat dari nilai tunggakan yang masih cukup besar sehingga bisa dimanfaatkan sebagai potensi pendapatan daerah.

“Dari tahun ke tahun tunggakan kendaraan bermotor itu juga semakin banyak. Ini yang tadi kita tanyakan bagaimana upaya Bapenda dalam menangani masalah tunggakan,” katanya.

Pihaknya meminta agar Bapenda bisa memberikan perhatian khusus. Caranya dengan melakukan terobosan agar potensi pendapatan daerah itu bisa tertagih. Tunggakan PKB sendiri didominasi oleh kendaraan roda dua dengan prosentase mencapai 98 persen.

“Tadi sudah disampaikan mereka (Bapenda-red) sudah ada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka penarikan tadi. Ada yang sudah dilakukan seperti door to door kemudian juga ada dengan denda dihapuskan. Kemudian pajak progresif selama setahun dihapuskan,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi DPRD Banten Ade Hidayat berharap, agar Bapenda bisa menyusun strategi lebih dalam menggali pendapatan daerah dari sektor PKB. Ia memberi contoh, adanya sebuah apresiasi dan penghargaan bagi wajib pajak yang memenuhi kewajibannya tepat waktu selama tiga tahun berturut-turut. “Jadi Bapenda agar lebih kreatif, lebih inovatif,” tuturnya.

Soal tunggakan PKB, Ahi sapaan akrab Ade meminta agar Bapenda terlebih dahulu melakukan pembersihan data. Bukan secara manual, kegiatan tersebut harus dilakukan dengan basis sistem secara digital melalui sebuah aplikasi.

Dengan kiat tersebut maka Pemprov Banten bisa memantau data tunggakan dengan lebih rinci. Pemprov diyakininya akan lebih mudah menerapkan kebijakan apa agar wajib pajak mau memenuhi kewajibannya.

“Jadi tidak semua, difilter yang sudah benar-benar lama enggak ada kabar tetapi masih bisa ditelusir. Masih ada potensi, kendaraan ada, alamat rumah itulah yang diberikan program khusus. Misalnya nilai tunggakan dikurangi sehingga wajib pajak tertarik untuk membayar,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Banten Opar Sohari mengatakan, pihaknya telah berupaya maksimal memaksimalkan pendapatan dari sektor PKB. Bahkan selama masa pandemi pegawainya tidak melakukan kerja dari rumah seperti organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

“Demi melayani pembayaran pajak. Sebenarnya tingkat pendapatan Banten sudah menempati posisi baik dengan peringkat ke enam se-Indonesia. Realisasi sudah bagus dibanding lain,” tuturnya.

Namun demikian, dia memaklumi pada masa pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang tak membayar pajak. Sebab, ekonomi masyarakat juga sedang menurun. “Apa yang mau ditagih kalau banyak terdampar karena korona. Tunggakan roda dua kan banyak. Kalau (pendapatan dari) PKB (saat ini) sudah 65 persen,” pungkasnya. (Raden)