CILEGON, EKBISBANTEN.COM – Penataan kelembagaan menjadi salah satu patologi birokrasi yang dihadapi saat sekarang ini, terlebih pasca implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi yang telah berjalan efektif lebih dari 3 (tiga) tahun.
Birokrasi yang awalnya dirancang untuk melaksanakan tugas tertentu dengan struktur yang telah ditetapkan secara mandatori, secara tidak langsung berdampak terhadap organisasi yang gemuk akibat penambahan struktur kelembagaan.
Konsekuensi dari pengembangan birokrasi tersebut berdampak secara sistemik, baik dari sisi hierarki organisasi, rentang kendali organisasi, anggaran dan pembiayaan, maupun mekanisme kerja.
Dengan struktur yang lebih sederhana, diharapkan organisasi akan dapat bergerak dengan lincah (agile) dan lebih dinamis.
Kebijakan penyederhanaan birokrasi memberikan peluang dalam mewujudkan birokrasi yang lebih ramping dan tepat ukuran (right sizing) dikarenakan secara tidak langsung akan berdampak pada pengaturan organisasi yang lebih memprioritaskan kompetensi dan keahlian SDM serta berorientasi pada output dan outcome.
Dengan kata lain, penyederhanaan birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi yang dinamis dan lincah (agile); mewujudkan profesionalitas ASN; fokus pada pekerjaan fungsional; percepatan sistem kerja dan mendorong efektifitas serta efisiensi kinerja melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung tercapainya SPBE.
Di sisi lain diharapkan akan berdampak pada alignment organisasi dari cascading process perencanaan pembangunan daerah, kejelasan dalam pengambilan keputusan karena peningkatan fungsi controlling yang lebih baik, peningkatan produktivitas kinerja dikarenakan sedikitnya layering manajemen, dan customer oriented atau berfokus pada pencapaian output dan outcome daripada proses internalisasi birokrasi.
