Tiga Hari PPKM darurat, Gubernur Banten Sebut Masyarakat Sudah Ada Kesadaran

23
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) bersama Kajati Banten Asep Nana Mulyana dan Kapolda Banten Irjen Rudy Heriyanto Nugroho saat meninjau pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kawasan Kota Serang, Senin (5/7/2021) malam. Foto: Humas Pemprov Banten

SERANG, EKBISBANTEN.COM – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menilai, selama tiga hari pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Banten sudah mulai ada kesadaran.

“Masyarakat juga sudah ada kesadaran. Warung-warung sudah tutup,” jelas Gubernur bersama Kajati Banten Asep Nana Mulyana dan Kapolda Banten Irjen Rudy Heriyanto Nugroho saat meninjau pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kawasan Kota Serang, Senin (5/7/2021) malam.

Gubernur bersama rombongan meninjau di jalan protokol Kota Serang menuju Posko PPKM Darurat Parung, Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.

Di Posko PPKM Darurat Parung, Gubernur melakukan dialog dan memberi semangat kepada para petugas yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan.

Sekitar pukul 20.00 WIB, rombongan menuju Alun-alun Kota Serang sekaligus memantau situasi di jalan protokol.

“Hari ini kita melakukan peninjauan bersama Forkopimda dimana PPKM Darurat diterapkan,” ungkap Gubernur kepada wartawan.

Dalam kesempatan itu, Kepala Kepolisian Daerah Banten Irjen Rudy Heriyanto mengungkapkan, Kepolisian dan Kejaksaan akan menindak tegas.

“Akan ada sidang di tempat. Ada hukuman langsung dari hakim terhadap pelanggar,” ungkapnya.

Dikatakan, hingga saat ini pihaknya masih keliling untuk memantau situasi. Beberapa jalan protokol ditutup untuk mengendalikan situasi.

“Dengan ijin Pak Gubernur, lampu penerang jalan juga dimatikan untuk mengurangi aktivitas masyarakat,” ungkap Kapolda Rudy.

Dijelaskan, untuk penyeberangan Merak – Bakauheni diperlakukan seperti saat Pelarangan Mudik Lebaran 2021.

Masih menurut Kapolda Rudy, penyeberang harus rapid antigen dan harus mengantongi sertifikasi vaksinasi. Sedangkan untuk sopir truk, kemungkinan ada vaksinasi di atas kapal selama perjalanan agar tidak mengganggu distribusi barang.

Hal senada juga diungkap Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Asep Nana Mulyana, Kejaksaan melakukan dukungan penegakan hukum disiplin protokol kesehatan.

Dijelaskan, untuk sementara ini masih dilakukan tindakan humanis dan sudah memadai.

“Kami akan melakukan tindakan tegas dan terukur,” ungkap Kajati Nana terkait penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan.

“Kita juga memantau pergerakan harga obat dan oksigen. Ini operasi kemanusiaan untuk kita semua,” pungkasnya. (*/ismet)