CILEGON, EKBISBANTEN.COM – Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Krakatau Steel (FSBKS) Kota Cilegon mendatangi Kantor Walikota Cilegon. Mereka hendak mengadukan nasibnya lantaran terancam PHK, Senin (24/10/2022).
Pantauan di lokasi, persis di halaman kantor Walikota Cilegon mereka berkumpul sambil mengibarkan panji panji bendera organisasi serikat buruh.
Satu per satu mereka berorasi menyampaikan keluhannya terkait sulitnya sistem kerja hingga upah yang tidak sesuai dengan perundang undangan. Diketahui, mereka dibayar senilai Rp100 ribu perhari dan kontrak per tahun.
Dalam orasinya, salah seorang buruh mengatakan bahwa kedatangannya ke Kantor Walikota Cilegon itu untuk menginformasikan masalah yang tengah dihadapi oleh kaum buruh di Kota Cilegon.
“Kami ingin dibayar dengan angka yang sudah ditentukan oleh otoritas pusat yaitu UMK Kota Cilegon. Masa Cilegon kalah dengan Kota Tangerang ataupun Lebak, ini kan Kota Industri, Kota Dollar,” katanya dengan nada tinggi.
Namun sayang, orang yang ingin ditemui oleh buruh tersebut yakni Walikota Cilegon, Helldy Agustian tidak bisa ditemui di kantornya. Dengan nada kesal, mereka akhirnya mengancam akan melakukan aksi dengan massa lebih besar lagi guna mengadukan nasibnya kepada pemimpin Kota Cilegon.
“Kalo Walikota (Helldy) tidak bisa menemui kami, maka kami akan membawa massa aksi lebih banyak lagi untuk menghadap bapak (Helldy),” ujarnya dengan lantang.
Sementara itu, Ketua Harian FSBKS Kota Cilegon, Ujang Sudari mengatakan meski tidak bisa bertemu dengan Helldy, pihak buruh telah ditemui oleh pihak dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Kota Cilegon .
“Kadisnaker sudah mau menemui kita, artinya dibawahnya sudah oke tapi yang di atasnya melayu (lari) kabur. Nah, ini sebenarnya kita masyarakat Cilegon pengen ketemu Walikota, ditemuin buruh susah sekali, biar tahu orang Cilegon itu kontrak kerjanya bermasalah dan terancam PHK, Walikota Cilegon biar tahu,” ujarnya.
Ujang menyampaikan, saat ini pihaknya tengah kembali melayangkan surat audiensi dengan Walikota Cilegon terkait kondisi buruh di Kota Cilegon. Di mana, kaum buruh yang berada dalam FSBKS Cilegon saat ini terancam PHK.
“Karena ini memang bulan Oktober, sebentar lagi mereka habis kontrak maka sepatutnya Walikota juga harus peran aktif karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat Cilegon.Jangan sampai di bulan Desember ini banyak buruh yang ter PHK,” ujarnya.
Menurutnya, Cilegon merupakan kota industri berat namun pengupahannya sangat minim sekali. Padahal, kata Ujang, tidak sedikit para buruh yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Tapi anak perusahaanya ini melakukan upahnya justru melanggar aturan. Jadi ini sangat tidak adil, harusnya kan BUMN memberikan contoh ke perusahaan yang lainnya. Nah, Walikota Cilegon ini kan harus tau, bahwa buruh Cilegon ini memang kan kondisinya seperti ini, jangan menghindar,” ucapnya.
Dengan sistem pengupahan yang dinilai minim, Ujang hanya meminta diberlakukannya UMK sesuai perundang undangan yang berlaku, termasuk kontrak kerja yang sesuai aturan.
“Kami minta upah sesuai perundang undangan yang tadinya harian jadi bulanan, UMK lah. Kemudian, kami minta kontrak pertiga tahun sesuai aturan yang ada,” ujarnya.
“Buruh ini kan sangat tidak tenang setiap akhir tahun karena kontraknya pertahun, Cilegon kan kota industri masa kontraknya pertahun, terus upahnya ada yang Rp100 ribu perhari, engga ada unsur keadilannya, makanya kami minta Wali Kota Cilegon tuh manggil perusahaan perusaannya,” sambungnya.
Terpisah, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Persandian (DKISP) Kota Cilegon Ipung Ernawati menyampaikan bahwa Walikota Cilegon, Helldy Agustian sedang tidak berada di ruang kerjanya karena tengah mengikuti agenda di Provinsi Bali.
“Pak Wali sedang ke Bali, kebetulan lagi kegiatan BKPSDM, Mas,” ucapnya melalui pesan singkat.***
