Tarik Biaya Tambahan Peserta JKN-KIS, RS Terancam Diputus Sepihak

65
Kepala BPJS Cabang Serang Dasrial
Kepala BPJS Cabang Serang Dasrial. (Foto: Dok. BPJS Kesehatan Cabang Serang)

SERANG, EKBISBANTEN.COM – Kepala BPJS Cabang Serang, Dasrial meminta fasilitas kesehatan (Faskes) atau Rumah Sakit (RS) penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tak meminta biaya tambahan pengobatan kepada para peseta.

Jika hal itu terjadi ia tak segan-segan memberikan sanksi berat berupa pemutusan sepihak sebagai penyelenggara layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Kalau ada yang minta biaya tambahan, kami akan tindak tegas (pemutusan sepihak-red),” ungkap Dasrial dalam acara Ngopi bareng awak media, Jumat (5/6) kemarin.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bab V tentang Pendanaan, disebutkan meminta iuran biaya kepada peserta tidak diperbolehkan selama manfaat pelayanan telah sesuai. Termasuk jika ada obat yang tidak ada di dalam Fornas (formularium nasional), jika secara indikasi medis dibutuhkan setelah persetujuan Direktur RS dan Komite Farmasi RS, maka tidak boleh ada iuran biaya.

“Aturan ini seharusnya sudah menjadi pedoman bagi faskes dalam memberikan pelayanan kepada Peserta JKN-KIS,” tambah Dasrial.

Lanjutnya, jika ada pasien peserta JKN-KIS yang memiliki berkas transaksi pembayaran ia meminta agar melaporkan hal tersebut kepadanya dan akan dikembalikan uang tersebut dalam kurun waktu tujuh hari kerja.

Selain itu, Dasrial juga menjelaskan beberapa program dari BPJS Cabang Serang yang diberikan selama pandemi wabah korona, diantaranya ialah program Vika (Voice Interactive JKN) dan Chika sebagai kemudahan layanan di era digital saat masa pandemi saat ini.

Ia menjelaskan program Chika dan Vika itu dapat memberikan informasi seperti cek status kepesertaan, cek tagihan BPJS Kesehatan, lokasi Fasilitas Kesehatan, lokasi Kantor Cabang BPJS Kesehatan, informasi seputar JKN KIS, informasi perubahan data peserta dan pendaftaran peserta serta layanan informasi yang terhubung langsung dengan Agen BPJS Kesehatan 1500400.

“Jadi tak perlu lagi ke kantor BPJS terdekat,” jelas Dasrial.

Selain itu ia juga mengatakan BPJS Kesehatan menyediakan dashboard JKN dan juga memberikan data komoditas yang rentan terhadap Covid – 19, kepada pemerintah daerah.

“Hal ini dalam rangka Mendukung program pemerintah daerah (Pemda) agar terciptanya kebijakan berbasis data (Evidence-Based Policy) sesuai dengan karakteristik wilayah kerja dan dapat melakukan promotif- preventif yang lebih ketat bagi populasi dengan faktor risiko,” tutup Dasrial. (Raden)