Tak Capai Target, Realisasi PAD Cilegon hanya 63 Persen Per Triwulan III 2024

CILEGON, EKBISBANTEN.COM-Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon hanya 63 persen dari target Rp1,2 triliun per Triwulan III 2024.

Seharusnya PAD di Triwulan III atau bulan Juli hingga September tahun ini, sudah harus masuk kantong daerah sebanyak 75 persen dari target.

Kepala BPKAD Kota Cilegon Dana Sujaksani mengatakan, PAD baru masuk 63 persen disebabkan organisasi perangkat daerah atau dinas penghasil belum memenuhi target penerimaan.

“Seluruh OPD penghasil kIta sekitar ada 11 OPD. Masih ada beberapa (belum penuhi target), Disperindag, DLH, kemudian Dishub, itu kita dorong terus untuk mencapai target,” ujarnya, Rabu, 30 Oktober 2024.

Dari masing-masing OPD penghasil, bebernya, rata-rata pemasukan untuk mengisi pundi-pundi rupiah ke Pemkot Cilegon sekitar 54 sampai 70 persen.

“Total keseluruan PAD 63 persen, 63 persen itu sekitar Rp 800 miliar dari target 1,2 triliun,” ujarnya.

Ia mencontohkan, untuk OPD yang belum mencapai target menyetor uang seperti Dishub. Dinas ini, kata dia, punya kendala regulasi yang membuatnya tak deras menyetor uang ke Pemkot Cilegon

“Contoh Dishub, parkir tepi jalan umum terkendala regulasi, kemudian Dishub yang memang hilang retribusinya seperti pengujian,” terangnya.

Kendati demikian, berkaca dari tahun lalu, Dana masih saja optimis PAD Kota Cilegon bisa mendekati target yang dipasang. Ia bilang, minimal untuk tahun ini sama seperti tahun kemarin, 91 persen pendapatannya sudah masuk.

“Biasanya akan mencapai injury time, jadi memang ada OPD-OPD yang bisa masuk di akhir tahun. Angkanya lebih gede tahun ini, tapi presentasinya lebih sedikit tahun kemarin,” tukasnya.

Senada dengan Kepala BPKAD, Pjs Wali Kota Cilegon Nana Supiana juga optimis PAD bakal tercapai.

“Pemkot Cilegon berkomitmen untuk kerja pendapatan, termasuk semua transaksi keuangan kita, untuk transfer digital. Nah evaluasi ini untuk mereview self control transaksi di pendapatan. Potensi potensi pajak apa saja, termasuk kebocoran, termasuk meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajaknya,” ujarnya.

“Semua untuk kesejahteraan masyarakat,” tutup Kepala BKD Banten itu.