Stimulus Pariwisata dari Pemkab Serang Dinilai Terlambat

48

SERANG, EKBISBANTEN.COM – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Serang menilai kebijakan relaksasi dari Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Serang guna mendorong perekonomian dan sektor pariwisata terlambat digulirkan.

Demikian diungkapkan Ketua PHRI Kabupaten Serang, Sutarjo saat ditemui wartawan di Kantor Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Senin (8/6).

“Kabupaten Serang ini paling terlambat,” kata Sutarjo.

Padahal kata dia, pandemi virus corona (Covid-19) sudah berlangsung selama tiga bulan lebih. Akibatnya sebagian pengusaha hotel terpaksa merumahkan sebagian karyawan lantaran pendapatan hotelan dan restoran menurun drastis.

Walaupun diakui Sutarjo, pemberian paket relaksasi memerlukan persetujuan dari lembaga eksekutif dan legeslatif, seharusnya pemerintah daerah lebih cepat dan peka merespon apa yang dirasakan pengelola pariwisata.

“Padahal daerah lain malah lebih awal (memberikan stimulus),” katanya.

Terlebih kata dia, pemerintah pusat juga sudah mengembor-gemborkan memberikan stimulus bagi pelaku usaha diberbagai sektor.

“Tetapi belum sampai ke daerah walaupun di TV sudah viral dan sudah ada wacana dari kementerian,” katanya.

Ia meminta, selain dapat keringanan pajak daerah, pengusaha hotel di Wilayah Kabupaten Serang pemerintah memberijan stimulus berupa keringanan tarif Perusahaan Listrik Negara (PLN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) dan instansi lainnya.

“Walaupun paket relaksasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM RI) dan pertambangan sudah ada, tapi untuk hal itu belum ada,” katanya.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Serang, Entus Mahmud meminta PHRI Kabupaten Serang meminta kepada pengusaha hotel menunda melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan di tengah pandemi. Mengingat banyaknya warga Kabupaten Serang yang bekerja di sektor tersebut.

“Hindari PHK,” pinta Entus.

Diakui Entus, perhotelan dan restoran menjadi salah satu sektor paling terdampak pandemi Covid-19. Sehingga harus mendapatkan perhatian dari semua pihak.

“Buang jauh-jauh terlebih dahulu kebijakan untuk melakukan PHK,” katanya. (Red02)