Soal Rencana Interpelasi, Sahruji Minta Pola Komunikasi antara Eksekutif dan Legislatif Diperbaiki

11
DPC PPP Cilegon
Ketua DPC PPP Cilegon Sahruji saat diwawancara usai acara konferensi pers terkait pembatalan apel Harlah PPP ke-49, Kamis (13/1/2022). (Foto: Maulana/Ekbisbanten.com)

CILEGON, EKBISBANTEN.COM – Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Cilegon Sahruji buka suara terkait rencana DPRD Cilegon yang akan menginterpelasi Walikota dan Wakil Walikota Cilegon.

“Melihat kondisi seperti ini hanya cukup prihatin. Ini bentuk krisis daripada solusi yang terbaik sebagai unsur pemerintahan tidak dapat bagaimana memperkecil masalah dan bagaimana menjalankan roda pemerintahan itu,” katanya kepada wartawan usai konferensi pers pembatalan apel akbar Harlah PPP di Sekretariat DPC PPP Kota Cilegon, Kamis (13/1/2022).

Sahruji menyampaikan, meski hak interpelasi itu sah secara hukum dilaksanakan DPRD Cilegon, namun hal ini juga menunjukan bukti bahwa komunikasi antara eksekutif dan legislatif tidak harmonis.

“Pemerintahan itu sebagai penyelenggara harus membangun komunikasi yang baik. Perbedaan itu pasti ada tapi kan selama ini bisa dibangun komunikasi yang baik. Kalau komunikasinya baik saya rasa semuanya bisa diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

“Jadi saya tidak bicara tendensius kepada salah satu pihak, saya bicara kami masyarakat jangan dipertontonkan drama yang kira-kira membuat masyarakat sehingga menganggap ini akan merugikan masyarakat secara umum,” sambungnya.

Kendati begitu, saat ditanya bagaimana sikap PPP Cilegon terhadap rencana interpelasi yang akan dilakukan oleh DPRD, Sahruji enggan bersikap lebih. Pasalnya, ia menyadari PPP Cilegon hanya memiliki dua kursi di DPRD.

“PPP sami’na wa atho’na. Saya cuma punya dua kursi, malu kalau saya bicara politik. Nanti lihatlah 2024 PPP punya berapa kursi baru kita,” ucapnya.

Namun di sisi lain, Sahruji yang juga menjabat sebagai Ketua Kadin Cilegon merasa perlu mengingatkan pemerintah akan pentingnya memperhatikan ekonomi masyarakat yang sedang terpuruk.

Sahruji meminta, komunikasi antara eksekutif dan legislatif yang kurang harmonis itu harus segera diperbaiki, mengingat saat ini pemerintah pusat tengah gencar berupaya memulihkan ekonomi masyarakat di masa pandemi Covid-19.

“Kalau Pemerintah Kota Cilegon drama seperti ini, bagaimana ekonomi akan meningkat. Kan ini tidak selaras dengan program pemerintah pusat supaya pemulihan ekonomi nasional. Sekarang ekonomi nasional itu bisa tercapai, indeks ekonominya bisa meningkat. Kalau ekonomi daerahnya lemah ya gak bisa,” tutupnya.***