BANDUNG, EKBISBANTEN.COM- Bank bjb menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Penandatangan tersebut terkait Penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Banten untuk Tahun Anggaran 2024.
Adapun BSPS ialah program pemerintah yang memberikan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah kategori pra-sejahtera untuk mendapatkan hunian yang layak, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Banten.
Acara penandatanganan ini berlangsung di Kantor Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Jawa I, Wisma Karya, Jakarta Selatan, kemarin.
Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh CEO Regional IV bank bjb, Adie Arief Wibawa, bersama PPK Rumah Swadaya dan RUK, Dina Nuzulia.
Kemudian dilakukan pembukaan dan pembagian rekening penerima bantuan akan disalurkan oleh bank bjb Kantor Wilayah IV kepada Kantor Cabang Khusus Banten dan Kantor Cabang Cilegon sesuai dengan wilayah penerima bantuan.
Pada kesempatan terpisah, Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kesejahteraan di wilayah Banten melalui berbagai kolaborasi, salah satunya dengan Kementerian PUPR.
Widi menambahkan, bank bjb sangat senang dapat berkolaborasi dengan Kementerian PUPR dalam program BSPS ini. Penunjukan bank bjb untuk menyalurkan bantuan BSPS merupakan amanah dan bentuk kepercayaan bagi bank bjb, dan bank bjb berkomitmen untuk menyalurkan bantuan ini tepat waktu.
“Bank bjb selalu berkomitmen untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah Banten, dengan berbagai program yang bisa mempercepat laju perekonomian daerah,” ujar Widi Hartoto.
Melalui program BSPS, Widi berharap dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Banten, membantu masyarakat mendapatkan hunian yang layak, dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara keseluruhan.
“Kami juga memiliki harapan yang besar bahwa program BSPS ini dapat membantu masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni dan meningkatkan kualitas hidup mereka,” tutup Widi.
