Setelah diketahui, para buruh yang berasal dari berbagai perusahaan yang ada di Kota Cilegon tersebut melakukan unjuk rasa guna menuntut haknya agar pemerintah dapat menaikkan 10 persen gaji sesuai Upah Minimum Kota (UMK) Kota Cilegon.
“Dasar tuntutan kami karena setelah 2 tahun ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan karena adanya Omnibuslaw,” kata Pimpinan Cabang FSPMI Kota Cilegon Erwin Supriadi disela-sela aksi demonstrasi di depan kantor Walikota Cilegon, Selasa (26/10/2021).
Selain itu, penuntutan kenaikan upah juga, dikatakan Erwin, karena berdasarkan survey yang dilakukan olehnya menunjukan bahwa kebutuhan indeks harga konsumen meningkat.
“Ini hasil survey teman-teman serikat pekerja bahwa memang kebutuhan kita indeks harga konsumen Kota Cilegon ini wajarnya adalah harus naik 10 persen agar bisa memenuhi kebutuhan,” ujarnya.
Erwin juga menyampaikan, pihaknya melakukan aksi massa dikarenakan belum adanya surat rekomendasi dari Walikota Cilegon Helldy Agustian terkait kenaikan upah yang diberikan kepada Gubernur Banten Wahidin Halim.
“Biasanya tanggal 21 Oktober itu sudah ada rekomendasi dari Walikota yang dikirimkan ke Gubernur, tapi ini tanggal 26 tidak ada apapun. Makanya kami bergerak agar membuat rekomendasi upah UMK Kota Cilegon sebesar 10 persen,” tegasnya.
Apabila Walikota Cilegon belum saja mengeluarkan rekomendasi kenaikan upah kepada Gubernur Banten, Erwin menegaskan pihaknya akan kembali lagi dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Intinya kalau rekomendasi ngga terbit, saat ini kan baru sebatas FSPMI kemungkinan besar mana kala ketika Wali Kota tidak membuat rekomendasi, tentunya kami akan buat forum yang melibatkan seluruh elemen buruh di Kota Cilegon,” tegasnya.**
]]>
