Rugikan Negara Rp38,197 Miliar, Tiga Pengemplang Pajak Ditahan Kejati Banten

187
Foto Ilustrasi

SERANG, EKBISBANTEN.COM – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Banten menyerahkan tiga tersangka berinisial SM, S dan W tindak pidana perpajakan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa peneliti, Rabu (16/12).

Akibat perbuatan tersebut, tersangka telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dibidang perpajakan sebesar Rp38,197miliar.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP) Kanwil DJP Banten Liza Khoironi mengatakan, para pengemplang pajak tersebut telah diserahkan ke Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Banten.

“Modus yang digunakan pelaku dengan sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (FPTBTS) dan dengan sengaja menyampaikan SPT tidak benar,” kata Liza Khoiron dalam agenda media gathering secara virtual, Rabu (15/12).

Liza menjelaskan, tersangka SM dituduh telah melakukan pidana perpajakan dengan menerbitkan atau mengunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya pada PT MPS, PT CIP, PT DGM, PT TCS, PT MS, PT KSA, PT YGS.

“Akibat dari perbuatan SM tersebut negara mengalami kerugian Rp16,991 miliar,” terang Liza.

Sementara tersangka S diduga melakukan pidana perpajakan menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya pada PT MS. Akibatnya S telah merugikan negara Rp 20,7 miliar.

“Sedangkan tersangka W melakukan pidana perpajakan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau laporan pajak dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dengan kerugian negara Rp586,485 juta,” katanya.

Dikatakan Liza, selama tahun 2020 penyidik Kanwil DJP Banten telah melakukan penyelidikan terhadap wajib pajak yang diduga melakukan tidak pidana perpajakan sebanyak empat kasus.

“Hingga akhir tahun 2020 total ada empat kasus yang dinyatakan P-21 oleh Kejati Banten. Namun satu kasus lagi sedang dalam proses hukum,” imbuhnya.

Masih kata Liza, putusan Kejati tahun 2020 menetapkan empat orang tersangka yakni tersangka ES dari PT YMS dengan pidana selama tiga tahun dan denda Rp4,73 miliar.

Untuk tersangka IH dari PT YMS dipidana penjara selama tiga tahun dengan denda Rp7,080 miliar, sementara untuk tersangka TH dari PT PH di pidana selam satu tahun dan denda Rp5,887 miliar.

“Untuk tersangka JDG dari PT MPS dipidana penjara selama dua tahun dan denda Rp721,28 juta bila denda tidak dibayar kurungan ditambah satu bulan, kasusnya juga terjadi pada PT TCS dengan pidana penjara selama dua tahun dengan denda Rp2,239 miliar dan kurungan selama dua tahun yang terkahir kasus JDG pada PT YGS dipidana penjara selama dua tahun dengan denda Rp1,992 miliar,” pungkas Liza. (Raden/ismet)