SERANG, EKBISBANTEN.COM – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah (Setda) Banten Rina Dewiyanti buka suara soal anggaran sebesar Rp1 miliar lebih untuk pengadaan pakaian dinas gubernur dan wakil gubernur Banten terpilih.
Ia mengatakan, anggaran pengadaan baju dinas itu dialokasikan dan dibahas jauh sebelum penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Selain itu, pagu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) itu merupakan pagu penganggaran dan bukan merupakan pagu realisasi.
“Data yang didapat itu tayangan di rencana umum pengadaan (RUP) dengan dasar dari DPA 2025. Pagu pada DPA merupakan pagu penganggaran dan bukan merupakan pagu realisasi. Jadi, aggaran tersebut dibahas jauh sebelum penetapan gubernur/wakil gubernur terpilih, dalam proses pelaksanaannya akan direalisasikan sesuai dengan kebutuhan,” ujar Rina Dewiyanti kepada Ekbisbanten.com, Kamis (13/2/2025).
Sedangkan untuk fasilitas kendaraan dinas bagi gubernur dan wakil gubernur pun kata Rina, telah dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Perda Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2024.
“Untuk perlengkapan Gubernur dan Wakil Gubernur lainnya seperti pakaian dinas dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2025,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten ini.
“Penganggaran pakaian dinas gubernur dan wakil gubernur telah memperhatikan jenis pakaian (antara lain Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Harian (PSH), PDU, Pakaian Kenegaraan, Pakaian dinas lain disesuaikan dengan kebutuhan dan hari tertentu), kualitas dan standar harga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” sambung Rina.
Rina memastikan, pengadaan pakaian dinas untuk gubernur dan wakil gubernur dilakukan melalui proses yang transparan dan kompetitif untuk mendapatkan harga yang wajar.
“Anggaran pengadaan pakaian dinas gubernur dan wakil gubernur yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) merupakan batas anggaran tertinggi, untuk untuk volume dan harga satuannya akan direalisasikan sesuai kebutuhan,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemprov Banten melalui Biro Umum dan Perlengkapan menganggarkan belanja pakaian dinas untuk gubernur dan wakil gubernur Banten terpilih sebesar Rp1 miliar lebih.
Hal itu diketahui dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Provinsi Banten. Paket pengadaan itu memiliki kode rancangan umum pengadaan (RUP) 56082744.
“Belanja Pakaian Dinas Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH),” demikian nama paket yang tertulis di SiRUP LKPP Provinsi Banten yang dilihat, Kamis (6/2/2025).
Anggaran pengadaan baju dinas gubernur dan wakil gubernur Banten itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
“Total pagu: Rp1.015.000.000,” imbuhnya.
Pengadaan itu menggunakan metode pemilihan e-purchasing. Paket pengadaan ini diumumkan pada 22 Januari 2025.
Pemilihan penyedia pakaian dinas dilakukan dimulai pada Januari 2025. Sedangkan Pelaksanaan kontrak dan pemanfaatan barang ditargetkan pada Januari-Desember 2025.
Tak hanya mendapatkan pakaian dinas, pasangan gubernur dan wakil gubernur Banten terpilih periode 2025-2030 Andra Soni-Dimyati Natakusumah juga akan mendapat mobil dinas baru pasca dilantik nanti.
Untuk diketahui, mobil dinas baru tersebut telah dibeli Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, menggunakan Anggaran Pendapatan Daerah Banten (APBD) Perubahan tahun 2024.
Andra Soni selaku Gubernur Banten nantinya akan mendapatkan mobil dinas Toyota Land Cruiser GR Sport 4×4 seharga Rp 3,19 miliar.
Sementara Dimyati Natakusumah selaku wakil gubernur Banten, mendapat Toyota Land Cruiser Prado 2.7 TX L SUV seharga Rp 2,43 miliar.
Untuk diketahui, jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur Banten terpilih Andra Soni – Dimyati Natakusumah akan digelar Kamis, 20 Februari 2025. Jadwal ini mengalami perubahan yang sebelumnya direncanakan akan berlangsung pada 6 Februari 2025.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menetapkan jadwal resmi pelantikan kepala daerah serentak pada Kamis, 20 Februari 2025. Lokasi pelantikan akan dilakukan di Istana Negara.
Pelantikan tersebut diperuntukkan bagi gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota terpilih yang tidak bersengketa di MK dan dismissal.***
