Restrukturisasi Terbesar tapi Utang KRAS Tanpa Hasil

116
Foto: Ki-Ka: Dirut KRAS - Silmy Karim Menteri BUMN - Erick Thohir Komut KRAS - I Gusti Putu B. Wamen BUMN I - Budi Gunadi Sadikin saat Public Expose PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di gedung Kementerian BUMN (CNBC Indonesia/Monica Wareza)

Jakarta – Tepat Selasa (28/1/2020) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) mengumumkan sudah menyelesaikan proses restrukturisasi utang senilai US$ 2 miliar atau setara Rp 27,22 triliun (asumsi kurs Rp 13.611/US$). Ini merupakan restrukturisasi utang terbesar yang pernah ada di Indonesia, tetapi jumlah utang tersebut menguap seperti tanpa hasil.

Restrukturisasi ini melibatkan 10 bank nasional, swasta nasional dan asing. Penandatangan perjanjian restrukturisasi ini dilakukan untuk transformasi bisnis KRAS menjadi lebih sehat.

“Melalui restrukturisasi ini, total beban selama sembilan bulan tahun utang dapat diturunkan secara signifikan dari US$ 847 juta menjadi US$ 466 juta. Selain itu, penghematan biaya juga kita dapatkan dari restrukturisasi Krakatau Steel utang selama sembilan tahun sebesar US$ 685 juta,” kata Direktur Utama Silmy Karim, dalam siaran pers, Selasa (28/1/2020).

Berikut ini daftar bank dan nilai pinjaman yang direstrukturisasi:

  • Bank Mandiri US$ 618,29 juta
  • Bank Negara Indonesia US$ 425,92 juta
  • Bank Rakyat Indonesia US$ 337,39 juta
  • Bank CIMB Niaga US$ 238,34 juta
  • Bank OCBC NISP US$ 138,66 juta
  • Bank ICBC Indonesia US$ 44,27 juta
  • Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia US$ 79,83 juta
  • PT Bank DBS Indonesia US$ 48,62 juta
  • Standard Chartered Bank US$ 25,62 juta
  • PT Bank Central Asia Tbk US$ 48,69 juta

Langkah selanjutnya, KRAS meminta dukungan pemerintah terkait regulasi impor baja. Regulasi ini merupakan langkah penting untuk mendukung industri baja yang sehat.

Restrukturisasi utang KS tersebut ditetapkan dengan tenor 9 tahun. Ini membuat beban keuangan KRAS berkurang setelah proses restrukturisasi tersebut.

“Profil utangnya terjadi penurunan signifikan dari US$ 2,2 miliar sampai 2027 karena lamanya 9 tahun. Kemudian penghematannya yang dilakukan dari 9 tahun itu beban bunga turun dari US$ 480 juta menjadi US$ 270 juta,” kata Direktur Utama KRAS Silmy Karim, saat paparan publik di Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Silmy menceritakan, saat dirinya ditunjuk menjadi dirut KRAS, kondisi finansial KRAS sedang berat. “Saya awali dengan kondisi KRAS 10 tahun terakhir.

“Tekanan financial Krakatau Steel Berat. Di akhir 2018 saya join saya minta 2 hal restrukturisasi dan regulasi,” kata Silmy

“Melalui restrukturisasi ini, total beban selama sembilan bulan tahun utang dapat diturunkan secara signifikan dari US$ 847 juta menjadi US$ 466 juta. Selain itu, penghematan biaya juga kita dapatkan dari restrukturisasi Krakatau Steel utang selama sembilan tahun sebesar US$ 685 juta,” kata Silmy.

Langkah selanjutnya, KRAS meminta dukungan regulasi impor baja. Regulasi ini merupakan langkah penting untuk mendukung industri baja yang sehat.

Pembayaran utang ini dalam 4 tranche, tranche A tenor 9 tahun senilai US$ 220 juta, tranche B tenor 3 tahun senilai US$ 735 juta, lalu tranche C1 dengan tenor 9 tahun senilai US$ 789 juta dan trance C2 tenor 9 tahun senilai US$ 262 juta.

Proses restrukturisasi ini telah dilakukan sejak akhir 2018 dan baru bisa diselesaikan di awal 2020 ini. Dengan restrukturisasi utang ini ada skema keringanan tenor pinjaman hingga bunga kredit sehingga beban KS makin ringan. Harapannya jangka panjang bisa melunasi kewajiban-kewajibannya.

Silmy menceritakan mengatakan utang ini sebagian besar berasal dari kebutuhan dana untuk menutupi investasi perusahaan di masa lampau. Namun, terjadi mismatch antara investasi dan realisasi yang terjadi, meski investasi besar tapi tak menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.

“Jadi kalau ditanya utang buat apa, ya satu buat investasi, tetapi investasi tersebut tak menghasilkan tambahan penjualan dan juga keuntungan. Kemudian ada pembayaran utang menggunakan utang. Mismatch lah,” kata Silmy.

Dia menjelaskan, utang yang menumpuk tentu saja membuat neraca keuangan perusahaan menjadi makin berat dari tahun ke tahun. Hal yang sama terjadi sejak 10 tahun terakhir. Namun, soal sejak kapan awal akumulasi utang perseroan, Silmy tak menjelaskannya.

Silmy menjelaskan, kebutuhan investasi perusahaan yang dimaksudkan mayoritas berasal dari investasi pembangunan pabrik blast furnace yang disinyalir nilainya mencapai Rp 10 triliun.

Namun, sayangnya setelah pembangunan selesai dan mulai beroperasi, manajemen perusahaan memutuskan untuk menghentikan operasi pabrik lantaran biaya operasional yang mahal. Selain itu, terdapat kebutuhan investasi lainnya dengan nilai mencapai kisaran Rp 3 triliun- Rp 5 triliun.

“Jadi total itu separuh buat investasi tapi investasinya nggak maksimal nggak sesuai harapan,” katanya.

Menteri BUMN Erick Thohir memberi pesan kepada manajemen PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) usai selesainya proses restrukturisasi utang KRAS senilai US$ 2 miliar atau setara Rp 27,22 triliun (asumsi kurs Rp 13.611/US$).

“Saya tegaskan ke Pak Dirut [KRAS, Silmy Karim] ini restrukturisasi terbesar dalam sejarah Indonesia tapi whats next? Saya gak mau [cuma] teori gampang. Tapi apa operasional ke depan dan kita pasti kawal,” kata Erick saat menghadiri penyelesaian restrukturisasi utang KRAS, di Jakarta, Selasa (28/1/2020).

“Saya dukung Pak Dirut, direksi dan komisaris selama ke arah yang bener kita dukung. Kalau gak saya setop.”

“Setelah restrukturisasi operasional [KRAS] harus benar, jangan sampai setahun lagi mungkin saya dicopot [Presiden Jokowi] kan gak tahu, banyak kok yang nyuruh saya mundur. Apa investasi company di baja toh udah expert gak usah malu. Salah satunya. Ini terpenting dari saya,” tegas Erick.

Dia mengatakan Kementerian BUMN mengapresiasi upaya dan kerja keras direksi dan komisaris Krakatau Steel dalam memulihkan kinerja dan operasional Krakatau Steel.

“Terima kasih atas kerja keras direksi dan komisaris. Makasih Pak Wamen, karena ini KPI [key performance indicator] kita ini KPI terakhir bulan ini, bulan depan ada lagi. Ini penting seluruh kementerian kerja keras dan deliver B30 [program biodiesel 30%], TPPI [kilang PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama] dan operasional, sama ini kayak TPPI macet belasan tahun.”

Erick juga menegaskan perlu penguatan fungsi komisaris ke depan sehingga tidak hanya duduk tetapi benar-benar mengawasi kebijakan perusahaan.

“Maaf saya sebagai pimpinan ingin punya target jelas. Komisaris ke depan harus aktif gak mau komisaris duduk-duduk gak bantu awasi, tapi jangan ambil peran direksi. Dan saya rasa Pak Silmy malam [ini] mau ke Korea diskusi dengan Posco, saya mau ke Jepang dengan JBIC soal 1 juta rumah milenial,” kata Erick.

Erick juga berterimakasih kepada bank-bank BUMN (Himbara) dan swasta yang menjadi kreditor KRAS. “Makasih ke Himbara utangnya hampir 70% dan thanks to bank swasta internasional dan OJK yang memang salah satu kita minta bantuannya. Jadi kalau bisa kolaborasi kerjanya lebih ringan yang macet belasan tahun bisa dijalanin asal nawaitu, niatnya sama. Bukan hidden agenda,” katanya. (CNBC Indonesia)