Penulis: Bambang D. Suseno – Peneliti pada Puslit Demografi, Ketenagakerjaan dan Daya Saing Kawasan/ Dosen Program Magister Manajemen Universitas Bina Bangsa
Beberapa hari yang lalu tepatnya tanggal 18/9/2023 para pimpinan perguruan tinggi di Provinsi Banten diundang oleh Pejabat Gubernur untuk berpartisipasi pada diskusi terfokus membahas rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)Banten 2025-2045.
Dengan waktu yang relatif singkat yakni hanya sekitar empat setengah jam tidaklah cukup memadai untuk mendisikusikan sebuah skenario besar, kompleks, multiaspek, jangka panjang, sumber daya yang besar dan kolaborasi antar pemerintah daerah dan residu problematik yang tidak terselesaikan pada periode sebelumnya.
RPJPD dapat dianalogkan dengan lari marathon yang memerlukan persiapan fisik, strategi, daya tahan, sumber daya, pelatih, pemahaman medan, dan ketangguhan mental. Jika prasyarat dipenuhi, peluang terelaisasi ketercapaian seluruh indicator akan semakin besar.
Namun sebaliknya juga kegagalah akan terjadi jika seluruh prasyarat tidak terpenuhi. Jajaran Pemerintah Provinsi Banten perlu diingatkan kegagalan program-program Sustainable Development Goals (SDGs) dimana tantangan serius dalam mencapai target-target SDGs pada tahun 2030. Saat ini, hanya ada sedikit kemajuan yang telah dicapai, dan diperkirakan bahwa 90 persen dari target SDGs tidak akan tercapai pada tahun tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan waktu tambahan sekitar 42 tahun.
Capaian RPJPD 2000-2025
Dalam menyusun rencana jangka panjang daerah untuk periode 2025-2045, sangat penting untuk memulainya dengan menganalisis data capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah periode 2000-2025.
Langkah ini akan membantu memahami sejauh mana target dan tujuan yang telah ditetapkan dalam periode sebelumnya telah tercapai, serta mengidentifikasi pelajaran dari keberhasilan dan ketidakberhasilan yang terjadi selama periode tersebut.
Sementara acuan capaian pada RPJPD 2025-2045 dari kerangka acuan kerja yang diterima oleh para pimpinan perguruan tinggi hanya tahun tunggal yakni tahun 2022.
Agar tidak misleading maka paradigma dan lesson learn secara pola capaian RPJPD sebelumnya akan dengan mudah dilihat pola ketercapaian secara sektoral maupun agregat. Keberhasilah capaian yang tinggi, sedang , rendah atau gagal dilaksanakan.
Dalam konsep perencanaan stategis (Yadav, 2020) bahwa proses penyusunan rencana jangka panjang adalah. Pertama, evaluasi capaian RPJP/RPJM terdahulu melalui analisis data dan capaian RPJP/RPJM Daerah periode 2000-2025.
Tinjau secara rinci proyek-proyek dan program-program yang telah dilaksanakan, anggaran yang digunakan, serta hasil yang telah dicapai. Identifikasi sejauh mana target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJP/RPJM terdahulu telah terpenuhi. Kedua, identifikasi keberhasilan dan tantangan dengan mencatat seluruh keberhasilan yang telah dicapai selama periode 2000-2025, seperti peningkatan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan lainnya.
Selain itu, identifikasi juga tantangan, hambatan, atau ketidakberhasilan yang terjadi selama periode tersebut, seperti masalah lingkungan, ketimpangan sosial, atau ketidakseimbangan pembangunan.
Membangun ekosistem
RPJPD Provinsi Banten untuk tahun 2025-2045 harus memiliki fokus yang kuat pada mengintegrasikan berbagai aspek penting seperti ekosistem sektoral, spasial, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan perangkat regulasi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai skenario tersebut:
(1) Pengembangan Ekosistem Sektoral
Provinsi Banten perlu mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki dampak signifikan terhadap ekosistem dan lingkungan. Langkah-langkah harus diambil untuk mengelola sektor-sektor ini secara berkelanjutan, termasuk pengembangan teknologi hijau, regulasi yang ketat, dan promosi praktek berkelanjutan.
(2) Pemetaan Spasial
Melakukan pemetaan spasial yang cermat untuk mengidentifikasi area yang sensitif secara lingkungan dan ekologis. Zonasi yang tepat harus diterapkan untuk melindungi ekosistem yang rentan terhadap kerusakan.
(3) Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Mengelola sumber daya alam provinsi secara bijaksana dengan memperhitungkan keberlanjutan jangka panjang. Ini mencakup praktik-praktik pertanian berkelanjutan, pengelolaan hutan yang bijaksana, dan pengembangan energi terbarukan.
(4) Pengembangan Sumber Daya Manusia
Melakukan investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia dengan fokus pada keberlanjutan. Mendorong kesadaran lingkungan dan mempromosikan pekerjaan yang berhubungan dengan lingkungan dapat membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih berwawasan lingkungan.
(5) Teknologi Ramah Lingkungan
Mendorong pengembangan dan adopsi teknologi hijau dan inovasi yang dapat membantu mengurangi dampak lingkungan sektor-sektor ekonomi utama. Ini mencakup energi terbarukan, teknologi pengolahan limbah, dan solusi transportasi ramah lingkungan.
(6) Regulasi Lingkungan yang Ketat
Menguatkan perangkat regulasi lingkungan yang ketat dan mengawasi penegakan hukumnya. Memastikan bahwa perusahaan dan individu yang merusak lingkungan bertanggung jawab atas tindakan mereka.
(7) Partisipasi Masyarakat
Melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Ini dapat dilakukan melalui dialog, konsultasi publik, dan pemberdayaan komunitas untuk berkontribusi pada keberlanjutan.
(8)Kerja Sama Antar-lembaga
Berkolaborasi dengan berbagai lembaga pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk mencapai tujuan keberlanjutan bersama-sama.
Mencapai skenario ini akan memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, kerjasama lintas sektoral, dan investasi yang bijaksana. Selain itu, evaluasi berkala akan membantu memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan tujuan keberlanjutan yang telah ditetapkan.
Sumber pendanaan
Daya tahan sumber daya keuangan untuk merealisasikan Rencana Jangka Panjang Daerah (RJPD) Provinsi Banten akan sangat bergantung pada sejumlah faktor, termasuk potensi sumber daya keuangan, proyeksi pertumbuhan ekonomi, dan prioritas pengeluaran pemerintah. Untuk memahami daya tahan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk RJPD Provinsi Banten, pertimbangkan hal-hal berikut.
Pertama, potensi sumber daya keuangan berasal dari pendapatan daerah yang mencakup mencakup pendapatan pajak, retribusi, hasil investasi, dan sumber pendapatan lainnya yang diperoleh oleh pemerintah provinsi. Selanjutnya dana transfer dari pusat: dana transfer dari pemerintah pusat dapat menjadi sumber penting untuk mendukung rjpd provinsi banten. Sumber lainnya adalah utang pemerintah: pemerintah provinsi mungkin perlu mempertimbangkan penerbitan utang untuk mendanai proyek-proyek RJPD.
Kedua, proyeksi pertumbuhan ekonomi: pertumbuhan ekonomi provinsi banten akan memengaruhi pendapatan yang dapat digunakan untuk RJDP. semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin besar potensi pendapatan daerah.
Ketiga, prioritas program dan proyek: rjpd provinsi banten akan mencakup sejumlah program dan proyek yang akan membutuhkan pendanaan. pemerintah provinsi harus menentukan prioritas dan alokasi dana untuk setiap program dan proyek ini berdasarkan kebutuhan dan tujuan strategis.
Keempat, kemampuan manajemen keuangan: kemampuan pemerintah provinsi dalam mengelola sumber daya keuangan dengan efisien dan transparan akan memengaruhi daya tahan keuangan mereka.
Kelima, dukungan eksternal: provinsi banten juga dapat mencari dukungan eksternal dalam bentuk pinjaman atau investasi dari pihak swasta atau lembaga keuangan internasional.
Untuk menentukan daya tahan sumber daya keuangan yang dibutuhkan, Pemerintah Provinsi Banten perlu melakukan analisis yang komprehensif tentang pendapatan, belanja, dan sumber dana lainnya yang tersedia dalam scenario RPJPD.
Analisis ini akan membantu mereka mengidentifikasi gap pendanaan yang perlu diatasi untuk merealisasikan rjpd mereka. juga, perlu diperhatikan bahwa RJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang, dan daya tahan keuangan dapat berubah seiring waktu karena kondisi ekonomi dan kebijakan berubah. Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian rutin akan menjadi penting. Semoga.
