Raperda Parkir di Kota Serang Terganjal Kewanangan Pemprov

64

SERANG, EKBISBANTEN.COM – Usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan parkir di Kota Serang belum bisa diundangkan alias mandek. Alasannya terkendala kewenangan wilayah antar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan pemerintah kota/kabupaten lainnya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Prasarana Perhubungan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Serang Ahmad Yani mengatakan, saat ini pihaknya kembali menyusun materi substansi dari Raperda yang dikembalikan oleh DPRD Banten. Salah satunya yakni tentang kewenangan wilayah antar pemerintah daerah.

“Yang harus ada perbaikan itu, mana yang menjadi kewenangan kota, dan mana yang menjadi kewenangan pemerintah lain, karena fungsi jalan ada kewenangannya masing-masing. Kemudian yang lainnya yaitu tentang kelengkapan fasilitas parkir,” katanya kepada wartawan usai rapat bersama Pemkot dan DPRD Kota Serang, Rabu (8/7).

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Kota Serang hanya memiliki kewenangan untuk jalan otonom saja. Sementara jalan lainnya milik pemerintah lainnya. Melalui kewenangan tersebut, membuat Pemkot Serang tidak bisa mengambil pendapatan dari sektor perparkiran.

“Seperti jalan Veteran, Jalan Ahmad Yani, sampai dengan Jalan Sudirman itu jalan siapa, bukan kewenangan Kota Serang. Jadi kami tidak bisa masuk kesitu,” ujarnya.

Maka dari itu, pihaknya akan kembali berkomunikasi dengan pemilik kewenangan jalan-jalan yang ada di sekitar Kota Serang. Sehingga Raperda penyelenggaraan perparkiraan dapat segera rampung.

“Ketika ada kemacetan di Jalan Provinsi, maka pasti yang disalahkan itu Kota Serang, karena yang masyarakat tahu itu adanya di Kota Serang. Makanya sebagai tuan rumah kami tidak mau ini terjadi,” terangnya.

Meski demikian, bila Raperda tersebut belum bisa diundangkan dengan cepat, maka pihaknya akan menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) tentang Parkir, dimana Perwal tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 tahun 2014 tentang penyelenggaraan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

“Iya karena proses pembuatan Raperda butuh waktu yang tidak sebentar maka untuk sementara kita bisa menerbitkan Perwal,” tuturnya.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Serang, Subagyo mengatakan, hasil dari koreksian yang kami lakukan, akan kembali dibahas pekan depan. Pihaknya juga belum bisa memastikan Raperda Penyelenggaraan Perparkiran akan diundangkan bulan ini.

“Belum ada jaminan untuk bulan ini, sebab masih ada pembahasan dengan Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Serang dan yang lainnya,” katanya.

Ia menjelaskan, bila raperda tersebut belum rampung dalam waktu dekat, maka pihaknya akan menerbitkan Perwal tentang parkir. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mengatur perparkiran yang ada di Kota Serang.

“Ini tidak tumpang tindih, tapi karena saat ini belum ada aturan hukumnya, maka kami gunakan Perwal ini sebelum adanya Perda,” paparnya. (yohana)