EKBISBANTEN.COM – Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada insan pers agar tidak hanya berbicara soal kebebasan pers, tetapi juga tentang pers yang bertanggung jawab.
Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Dewan Pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/2/2023).
“Itu catatan yang saya kira perlu di-highlight ya oleh temen-temen media bahwa Bapak Presiden mengatakan jangan cuma ngomong kebebasan pers, tapi pers yang bertanggung jawab,” kata Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu.
Ninik mengungkapkan, publik selama ini kerap menuntut kebebasan pers tetapi lupa bahwa pers juga harus bertanggung jawab.
Ia pun berpesan bahwa pers mesti bertanggung jawab karena memiliki fungsi memberikan pendidikan kepada publik, kontrol sosial, serta memberikan informasi.
Adapun, Ninik menjelaskan bentuk tanggung jawab pers antara lain dengan mematuhi kode etik serta pedoman yang sudah dimiliki serta mengikutsertakan awak media pada uji kompetensi agar memiliki kapasitas.
“Apa sih substansi tanggung jawab itu? Ya kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan yang berperspektif keberagaman misalnya, mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indinesia misalnya, kan itu sudah enggak bisa ditawar-tawar,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ninik menuturkan Dewan Pers menerima 690 laporan sepanjang tahun 2022 lalu dengan substansi yang beragam.
Di satu sisi, banyaknya jumlah pengaduan itu dapat menandakan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap pemberitaan.
“Yang kedua adalah bisa jadi nilai pemberitaan juga semakin menurun karena tidak diikuti dengan kredibilitas yang baik terutama pada perspektif dan pendekatan kode etik jurnalistik, kode etik keberagaman dan yang lainnya,” pungkasnya.*
