SERANG, EKBISBANTEN.COM-Aliansi Mahasiswa Primordial se-Banten memperingati hari jadi Provinsi ke-24 yang jatuh pada
pada Jum’at, 4 Oktober 2024.
Peringatan tersebut dilakukan para mahasiswa dengan turun ke jalan menyuarakan ketidakpuasan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Pemprov Banten dinilai gagal dalam berbagai sektor, terutama pengentasan masalah kemiskinan, bahkan warga miskin di wilayah jawara ini terus meningkat.
Berdasarkan Banten dalam Angka 2024 yang dirilis BPS, jumlah warga miskin meningkat 12.100 jiwa. Jumlah tersebutdari tahun 2022 sebanyak 814.020 jiwa menjadi 826.130 jiwa di tahun 2023.
“Aliansi menyoroti bahwa meskipun Banten sudah berusia 24 tahun, masalah-masalah mendasar seperti kemiskinan ekstrem, kualitas pendidikan yang rendah, infrastruktur yang terbengkalai, dan isu kesehatan yang belum optimal masih menjadi permasalahan utama di provinsi ini,” ujar Arifin perwakilan Aliansi dalam orasinya, kemarin.
Padahal selama 24 tahun berdiri, seharusnya Provinsi Banten sudah mampu mengatasi masalah-masalah di atas, terutama kemiskinan yang kian meningkat.
“Hal ini telah diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 28 (ayat 1) yang menekankan hak rakyat atas kesejahteraan,” ujarnya.
Tingkat kemiskinan yang tinggi, jelasnya, disertai dengan pengangguran yang menduduki angka tertinggi se-Indonesia selama periode 2019-2024. Ini menjadi bukti nyata kegagalan pemerintah.
“Padahal Banten memiliki banyak kawasan industri yang tersebar di berbagai daerah, namun hal itu belum mampu menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal,” tegasnya.
Para mahasiswa juga menyoroti ketidakmampuan pemerintah memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. SDM unggul
harus menjadi perhatian yang tak kalah penting.
Pendidikan dan Kesehatan yang Memprihatinkan
Selain masalah ekonomi, sektor pendidikan di Banten juga menjadi sorotan. Aliansi mengungkapkan hingga kini belum ada peningkatan signifikan dalam indeks pembangunan manusia (IPM) yang berkualitas.
Rendahnya minat literasi, tingginya angka putus sekolah, serta manajemen sekolah yang carut marut menjadi indikator bahwa Pemprov belum serius membangun infrastruktur pendidikan yang layak, terutama di daerah-daerah pelosok.
Sektor kesehatan juga tidak luput dari kritiknya. Ia bilang, minimnya kesejahteraan tenaga medis, akses ke rumah sakit yang sulit, serta buruknya infrastruktur kesehatan menandakan bahwa pemerintah kurang memperhatikan sektor ini.
“Sektor kesehatan di Banten sangat buruk. Masyarakat di beberapa daerah harus ditandu untuk melahirkan, dengan risiko kematian ibu hamil yang tinggi,” tutup Arifin.
