SERANG, EKBISBANTEN.COM – Realisasi anggaran pendapatan negara di Provinsi Banten hingga 29 Februari 2024 mencapai Rp12,06 triliun. Angka ini tumbuh 12,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Demikian terungkap pada kegiatan Konfrensi Pers APBN Regional Banten Periode sampai dengan 29 Februari 2024, pada 27 Maret 2024.
“Kinerja APBN Provinsi Banten pada awal tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik didukung oleh pendapatan negara yang tumbuh positif hampir di semua komponen dan belanja negara yang terakselerasi,” kata Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, M. Doddy Fachrudin.
BACA: Pendapatan Negara di Banten Tembus Rp47,9 Triliun
Acara ini turut dihadiri Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, M. Doddy Fachrudin, Kepala Bidang DP3 Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Banten Sonny Agustinus, Kepala KPU Bea dan Cukai Provinsi Soekarno-HattaGatot Sugeng Wibowo dan Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Provinsi Banten Djanurindro Wibowo.
Menurut Doddy, pendapatan negara Provinsi Banten hingga 29 Februari 2024 mencapai Rp12,06 triliun, tumbuh 12,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Pertumbuhan pendapatan negara ini didukung oleh terakselerasinya hampir di semua komponen kecuali PNBP,” katanya.
Realisasi Belanja Negara Tumbuh 57,7 Persen
Sementara itu, belanja negara Provinsi Banten hingga 29 Februari 2024 mencapai Rp4,53 triliun, tumbuh tinggi 57,7 persen dari tahun sebelumnya.
“Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat/belanja kementerian lembaga (K/L) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD),” katanya.
Rinciannya, belanja K/L mencapai Rp1,44 triliun, tumbuh 75,18 persen, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta dukungan pelaksanaan pemilu 2024. Belanja TKD mencapai Rp3,09 triliun, tumbuh 50,67 persen, disalurkan untuk dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) block grant, serta dana alokasi khusus (DAK) nonfisik berupa penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan operasional pendidikan anak usia dini (BOP PAUD), serta bantuan operasional pendidikan kesetaraan (BOP Kesetaraan).
“Sampai dengan akhir Februari 2024 Pemerintah juga telah mengalokasikan dana bantuan sosial untuk mendukung pendidikan melalui program PIP/KIP yang disalurkan oleh Kementerian Agama, dengan pertumbuhan anggaran sebesar 16,67 persen,” katanya.
Untuk membantu anak-anak yatim piatu, dana sebesar Rp0,38 miliar telah diberikan kepada 950 anak. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah menyalurkan Rp203,11 miliar kepada 780.448 penerima bantuan, sementara Program Keluarga Harapan (PKH) telah memberikan Rp187,14 miliar kepada 323.284 keluarga.
“Dalam hal belanja tematik, anggaran telah dialokasikan untuk infrastruktur dan kesehatan masing-masing sebesar Rp36,90 miliar, yang merupakan 3,01 persen dari total pagu anggaran,” katanya.
Pendidikan mendapat bagian sebesar Rp86,02 miliar atau 4,58 persen dari pagu, dan upaya konvergensi penanganan stunting dibiayai sebesar Rp3,68 miliar atau 8,78 persen dari pagu.
“Anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan di Banten,” katanya.
Amra juga menyampaikan informasi tentang penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan pembiayaan ultra mikro (UMi).
Menurutnya, kinerja penyaluran KUR dan UMi hingga 29 Februari2024 semakin baik dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi penyaluran KUR mencapai Rp874,52 miliar untuk 5.185 debitur, naik 458,33 persen dari tahun sebelumnya.
“Penyaluran KUR terbesar ada di Kabupaten Tangerang sebesar Rp232,08 miliar demikian juga untuk UMI Rp24,78 miliar. Penyaluran KUR per sektor tertinggi adalah sektor perdagangan besar dan eceran yang mencapai Rp536,97 miliar,” pungkasnya.***
