Kamis, 28 November 2024
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Penyerapan Dana PEN di Banten Rp1,046 Triliun

Mohamad Yusuf Fadilah

| Selasa, 27 Oktober 2020

| 00:49 WIB

SERANG, EKBISBANTEN.COM – Hingga 30 September 2020, Realisasi penyerapan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) di Provinsi Banten dari pagu Rp1,478 triliun sudah sekitar 70,80 persen atau Rp1.046 triliun.

[adrotate group="5"]

Rinciannya, untuk klaster kesehatan dari pagu Rp17,244 miliar sudah terealisasi Rp5,135 miliar atau sekitar 29,78 persen. Kedua untuk klaster perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dari pagu Rp1,109 triliun, sudah terealisasi Rp786,684 miliar atau sekitar 70,91 persen, dan ketiga untuk klaster sektoral Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah berupa padat karya K/L, dari pagu Rp351,645 miliar sudah terealisasi Rp254,848 miliar atau sekitar 72,47 persen.

“Jadi terkait untuk (anggaran) PEN, dananya bukan hanya untuk UMKM saja. Tetapi untuk berbagai sektor dan program. Ada untuk kluster kesehatan, perlindungan sosial, dan klaster sektoral K/L serta Pemda,” ungkap Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Banten Ade Rohman pada webinar bertemakan “UMKM Bangkit Hadapi Pandemi Covid-19” dalam rangka memperingati Hari Oeang Republik Indonesia tahun 2020 secara virtual, Senin (26/10).

Ada Rohman menjelaskan, dana PEN untuk sektor kesehatan digulirkan berupa pencegahan dan pengendalian Covid-19, pelayanan laboratorium Covid-19, dan klaim perawatan. Selanjutnya untuk kefarmasian berupa obat untuk pasien, kesehatan masyarakat, penegakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), penyediaan sarana dan prasaran (sarpras) dan alat kesehatan, serta tambahan insentif untuk tenaga kesehatan.

Sedangankan, dana PEN untuk sektor atau klaster perlindungan sosial lanjut Ade, diberikan untuk membantu masyarakat bertahan di masa sulit dan mengembalikan aktivitas di akar rumuput serta meningkatkan kemampuan dan daya tahan menghadapi pandemi.

“Dan untuk kluster sektoral K/L dan pemda untuk menjaga daya beli dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, utamanya di pedesaan dan prioritas diberikan kepada keluarga miskin,” katanya.

Turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan webinat, Kepala Kantor Perwakilan DJKN Banten Nuning SR Wulandari, Kepala Kantor Wilayah DJPb Banten Ade Rohman, Dir KPP PIP Muhammad Yusuf, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten Jatnika, dan Ieoko Damayanti Enterpreneur. (Yohana)

]]>

Editor :Rizal Fauzi

Bagikan Artikel

Terpopuler_______

Scroll to Top