Penyaluran Kredit di Banten Capai Rp150,39 Triliun

48
Foto Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten Sabarudin saat memaparkan materi secara virtual.

SERANG, EKBISBANTEN.COM – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 1 DKI Jakarta dan Banten mencatat berdasarkan data bulan Agustus 2020 penyaluran kredit di Provinsi Banten apabila dibandingkan dengan posisi yang sama di tahun 2019 masih mengalami pertumbuhan sebesar 10,28 persen menjadi sebesar Rp150,39 triliun meskipun secara year to date peningkatannya belum signifikan yaitu hanya sebesar 0,67 persen.

Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten Sabarudin mengatakan, hingga 5 Oktober 2020 realisasi restrukturisasi kredit sektor perbankan sebesar Rp 914,65 triliun untuk 7,53 juta debitur yang terdiri dari 5,88 juta debitur UMKM dengan baki debet (saldo pokok) sebesar Rp361,98 triliun dan 1,65 juta debitur non UMKM dengan baki debet sebesar Rp552,69 triliun.

“Rasio Non Performing Loan juga masih terjaga di angka 2,27 persen pada posisi Agustus 2020. Dana Pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito yaitu sebesar Rp188,85 triliun juga masih terjaga positif dengan pertumbuhan sebesar 9,50 persen (yoy) dan secara year to date juga masih mengalami peningkatan yang cukup baik,” kata Sabarudin dalam agenda economic outlook 2021 bersama wartawan ekbispar Banten, Jumat (6/11).

Sabarudin menyebut, Penyaluran kredit kepada sektor UMKM yang pada Agustus 2020 mengalami kontraksi sebesar 3,33 persen (yoy) yaitu sebesar Rp42,8 triliun sebagai akibat dampak pandemi Covid-19,”

“Sementara itu, restrukturisasi pembiayaan
perusahaan pembiayaan hingga 27 Oktober sudah mencapai Rp177,66 triliun dari 4,79
juta kontrak pembiayaan. Sedangkan restrukturisasi pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Bank Wakaf Mikro (BWM) hingga 31 Agustus masing-masing mencapai Rp26,44 miliar untuk 32 LKM dan Rp4,52 miliar untuk 13 BWM,” kata Sabarudin.

Disamping itu, OJK bersama dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Jasa Keuangan akan bersinergi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk menyediakan akses keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk sektor UMKM.

Beberapa inisiasi kerjasama sedang dilakukan untuk kembali memulihkan Perekonomian di Banten yang berdasarkan data BPS Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten mengalami kontraksi sebesar 5,77 perswn pada Triwulan III 2020.

“Akses terhadap produk dan jasa
keuangan mutlak dibutuhkan oleh masyarakat khususnya kepada pelaku usaha pada sektor-sektor unggulan dan menyentuh kebutuhan masyarakat di Provinsi Banten misalnya sektor perdagangan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Melalui TPAKD sektor-sektor usaha akan difasilitasi untuk memperoleh akses permodalan dari lembaga keuangan formal dan juga produk keuangan lainnya seperti asuransi dan penjaminan,”.

“Stabilitas sektor jasa keuangan di Provinsi Banten tidak lepas dari adanya kebijakan
relaksasi restrukturisasi kredit yang sudah dikeluarkan OJK. Kebijakan dimaksud
berhasil menjaga sektor jasa keuangan dari tekanan-tekanan ekonomi akibat pandemi
Covid-19 bahkan OJK telah memperpanjang stimulus tersebut sampai dengan Maret 2022 sehingga diharapkan dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi,” imbuh Sabarudin.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Pemerintah dan Bank Indonesia
akan terus berkolaborasi dan bersinergi dengan menetapkan 12 kebijakan relaksasi untuk mendukung perekonomian domestik selama dan pasca pandemi Covid-19.
Selama masa pandemi Covid-19, Otoritas Jasa Keuangan memfokuskan upaya
percepatan pemulihan ekonomi pada lima hal:

  1. Melanjutkan implementasi relaksasi kebijakan restrukturisasi dalam POJK 11
    sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi akibat kondisi pandemi. Tentunya, perpanjangan restrukturisasi diberikan secara selektif berdasarkan asesmen bank untuk menghindari moral hazard
  2. Mempercepat gerak roda ekonomi di daerah-daerah guna menopang ekonomi
    nasional yang diantaranya dilakukan dengan menfasilitasi percepatan serapan
    government spending.
  3. Mengoptimalkan peran industri jasa keuangan secara berkelanjutan melalui
    dukungan pembiayaan kepada usaha padat karya dan atau konsumsi yang memiliki
    multiplier effect tinggi terhadap ekonomi.
  4. Mempercepat terbangunnya ekosistem digital ekonomi dan keuangan yang
    terintegrasi, serta melanjutkan reformasi IKNB dan pasar modal sehingga sektor￾sektor tersebut memiliki daya tahan yang kuat dan berdaya saing.

“Kami berharap sinergi yang kuat dengan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi
dan Kabupaten/Kota serta Lembaga Jasa Keuangan dapat mewujudkan percepatan
pemulihan ekonomi di Provinsi Banten,” pungkas Sabarudin. (Raden)