Pengusaha Properti Minta Relaksasi PBB dan BBPHTB

31
Pengurus DPD REI Banten berkunjung ke Kantor Walikota Serang pada Selasa (11/8) kemarin. (Foto: Istimewa)

SERANG, EKBISBANTEN.COM – Pengusaha properti yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Banten berharap Pemerintah Kota Serang memberikan relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2020. Alasannya, sektor properti sebagai salah satu sektor paling terpukul pandemi Covid-19.

Demikian diungkapkan Ketua DPD REI Banten H Roni Adali kepada Ekbisbanten.com, Sabtu (15/8).

“REI Banten sudah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kota Serang agar memberikan relaksasi seperti pajak pengurangan 30 persen dari PBB yang seharusnya dibayar, kemudian kelonggaran waktu pembayaran PBB selama masa pandemi atau sampai dengan 9-12 bulan dari batas maksimal pembayaran, kemudian permohonan penurunan pembayaran BPHTB dari 5 persen menjadi 2,5 persen, dan kelonggaran waktu pembayaran BPHTB selama masa pandemi 6-9 bulan dari waktu yang seharusnya dibayar,” ujar Roni.

Permohonan DPD REI Banten ini dituangkan melalui surat nomor : 028/REI/27/S/VM/2020 kepada Walikoa Serang H. Syafrudin per tanggal 23 Juli 2020 terkait permohonan relaksasi PBB dan BPHTB Tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19.

Berdasarkan data yang dihimpun DPP REI dari berbagai sumber per-Mei 2020, akibat pandemi Covid1-19, hotel occupancy rate turun sebesar 90 persen, mall turun sebesar 75 persen, perkantoran turun sebesar 74,6 persen, rumah komersil turun sebesar 50 persen.

“Sedangkan perusahaan tetap dibebani kewajiban terkait karyawan, bunga bank, pajak, dll, yang sama sehingga dikhawatirkan akan banyak perusahaan yang collapse, karena blooding cash flow, badai PHK serta vakum/minus income dengan pertumbuhaan ekonomi minus,” katanya.

Ditambah, kondisi Covid-19 ini tidak pasti kapan akan berakhir, dan untuk tetap dapat bertahan dan melewati kondisi yang memprihatinkan ini, sehingga dibutuhkan kebijakan yang extraordinary dari Pemerintah Kota Serang khususnya bagi sektor Properti.

“Untuk itu pada kesempatan ini kami mengajukan permohonan relaksasi atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PRD) di bawah kewenangan bapak Walikota Serang, terutama untuk PBB dan BPHTB, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28/2009,” katanya.

Sebagai pengrgerak roda ekonomi nasional pada tahun 2019 tambah Roni industri memiliki andil dan kontribusi terhadap Produk Demestik Bruto (PDB) nasional mencapai 2,77.

“Sehingga ruang untuk berkembang sangatlah besar mengingat bahwa kontribusi properti di negara-negara ASEAN antara 8-23 persen dan undustri properti memberikan multiplier effect kepada 175 industri ikutan, serta menghidupkan ekonomi lokal dengan pembangunannya,” katanya.