SERANG, EKBISBANTEN.COM- Pengamat Politik Ahmad Sururi mengatakan, Provinsi Banten menjadi rujukan utama jikalau berbicara masalah dinasti politik.
“Sekarang sudah generasi (Tb Chasan Sochib) yang ketiga, kalau kita cari di artikel, Banten selalu muncul jika bicara dinasti,” ujarnya dalam pemaparan diskusi Kamisan Kawal Demokrasi 2024 di Pokja Wartawan Provinsi Banten, Kamis (25/1/2024).
Menurutnya, politik dinasti di Banten sudah mengakar kuat. Bahkan, dinasti politik sudah menjadi bagian dari demokrasi itu sendiri.
Pasalnya, di Banten praktik politik yang dilakukan membangun peluang melanggengkan dinasti yang ada. Cara-cara yang dilakukan dengan masuk pada parpol sebagai kendaraan politik.
Di sisi lain, partai politik di Banten perlu menaikkan elektabilitasnya, bak simbiosis mutualisme, parpol pun menggandeng pelaku dinasti politik. Tentunya, para pelaku dinasti politik mempunyai akses modal dan nama yang sudah besar.
“Parpol tetap ingin elektabilitasnya tinggi, sehingga sengaja menarik aktor yang sudah punya nama, dan punya modal politik. Sehingga parpol menarik keluarga yang dapat menambah suara,” terangnya.
Dampak buruk dari itu, saat pelaku dinasti masuk dalam pemerintahan. Kebijakan yang diambil bukan berdasarkan kebutuhan rakyat semata, namun mendahulukan kepentingan kerabatnya.
“Di Banten, ketika dinasti, intervensi dinasti sangat luar biasa. Kebijakan dari dinasti, bukan murni dari birokrasi,” jelasnya.
“Kita sepakat dinasti bakal memundurkan demokrasi karena potensi penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, itu terbuka. Akses masyarakat di persempit,” sambungnya.
Hal itulah yang membuat Indeks Demokrasi di Banten kecil, di bawah angka nasional.
“Indeks Demokrasi di Banten 72,5, di bawah angka nasional. Paling rendah itu pengawasan masyarakat, kedua peran birokrasi, serta peran pengawasan DPRD sangat rendah,” pungkasnya.
Senada dengan Ahmad Sururi, Pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, dinasti itu seperti monarki, hanya saja metode pemilihannya yang berubah. Alih-alih melibatkan rakyat sebagai pemilih, namun kenyataannya rakyat disetir dan dibajak untuk memilih pemimpin berdasarkan telunjuk pemimpin sebelumnya.
“Makanya ini yang kita lawan, demokrasi yang dikuasai dinasti,” pungkasnya.
