CILEGON, EKBISBANTEN.COM- Pendapatan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon belum optimal dan berpotensi tak mencapai target dari yang ditetapkan. Bahkan, target pendapatan dalam APBD 2025 hanya Rp2,1 triliun. Jumlah itu menurun dari tahun ini di angka Rp 2,4 triliun.
Biang kerok penurunan pendapatan, terdapat dalam setoran pajak yang lesu. Data terakhir dalam penuturan Kepala BPKAD Kota Cilegon Dana Sujaksani, dirinya hanya berani menargetkan 90 persen pendapatan yang terserap dari target yang ditetapkan tahun ini.
Pun demikian dengan Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Cilegon Nana Supiana. Ia bilang bakal menurunkan target pendapatan dalam APBD 2025. Selain target, dirinya juga bakal memangkas kegiatan-kegiatan dinas.
Nana merasa langkah ini realistis dibandingkan memasang target tinggi namun seperti tahun 2023, tak pernah tercapai, kemungkinan besar tahun ini pun sama, mengingat akhir 2024 kurang dari dua bulan.
Kemudian guna menggenjot pos anggaran pendapatan asli daerah (PAD), ada wacana melelang aset-aset Pemkot Cilegon berupa mobil dinas yang tak produktif.
Ketua DPRD Kota Cilegon Rizky Khairul Ikhwan menuturkan, aset-aset mobil dinas yang tak produktif kalaupun dilelang, hanya sedikit menyetor pundi-pundi rupiah terhadap PAD.
“Ya kalau itu bukan aset produktif, bagi saya untuk mingkatkan PAD ya lelang saja. Cuman kan untuk memberikan dorongan PAD paling berapa sih, ya minimal ada itikad baiklah untuk menambah PAD,” ujarnya, Selasa (19/11/2024).
Masih terkait pendapatan, Politisi Partai Golkar itu juga memberikan catatan terkait efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran, kata dia, harus disesuaikan dengan dokumen-dokumen perencanaan yang ada.
“Harus disesuaikan dengan Renja kemudian dengan RPJMD yang nanti akan dilakukan di tahun 2025, harus diselaraskan disesuaikan,”bebernya.
Namun yang menjadi permasalahan dari seretnya rupiah masuk kantong Pemkot Cilegon, terdapat pada terlalu optimisnya menetapkan target dan tak diimbangi dengan usaha maksimal yang ada.
Misalnya, penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), nilai realisasinya jauh dari harapan.
“Otomatis untuk menjalankan juga untuk tahun berikutnya harus disesuaikan kembali itu, dalam menetapkan target ini, jangan ngawang-ngawang,” terangnya.
Bukan hanya itu saja, dalam keterangannya, Rizky juga membeberkan beberapa OPD di Cilegon yang tak sinkron dalam penerimaan anggaran.
“Terus ada beberapa OPD antara input dan outputnya berbeda dan inilah yang harus disesuaikan lagi dirubah lagi,” bebernya
Adapun untuk efisiensi anggaran berdasarkan Perintah Presiden Prabowo, Rizky bilang bahwa hal itu memang sudah sesuai dengan keadaan keuangan Pemkot Cilegon. Artinya, tanpa arahan Prabowo pun kondisi keuangan Pemkot Cilegon harus dievaluasi.
“Kan memang kalau Astacita itu satu memang itu, cuma yang paling mendasar kalau kita itu karena faktor keuangan daerah kita sendiri,” ujarnya.
“Cuman kalau efisiensi Pak Prabowo kan yang bukan prioritas itu tolong dikurangin. Nah kalau kita bagaimana mencapai prioritas, itulah yang kemarin menjadi atensi dari badan anggaran,” tutupnya.
