EKBISBANTEN.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meraih penghargaan Dana Insentif Fiskal Tahun Berjalan 2023 sebesar Rp6,889 miliar pada kategori penghapusan kemiskinan ekstrem.
Penghargaan diterima Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar dari Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal Tahun Berjalan Untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/11/2023).
“Sebagai bentuk tindak lanjut dalam rangka penurunan kemiskinan ekstrem. Kita konsisten untuk itu,” kata Al Muktabar.
BACA: Berhasil Tekan Stunting, Pemprov Banten Diguyur Insentif Fiskal Rp5,7 Miliar
Al Muktabar melanjutkan, di anggaran perubahan ini, Dana Insentif Fiskal dialokasikan untuk beberapa hal mendasar seperti bantuan rumah layak huni, sanitasi, jamban keluarga sampai sarana prasarana pendidikan, dan kebutuhan makan.
“Kita sudah melakukan langkah-langkah terukur baik dari dana insentif fiskal maupun dukungan dari APBD,” ucapnya.
BACA: Pemprov Banten Peroleh Insentif Fiskal Rp18,3 Miliar
Provinsi Banten merupakan satu dari tujuh Provinsi yang mendapatkan penghargaan bantuan dana insentif fiskal dari pemerintah pusat.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten sampai Maret 2023 sebesar 0,43 persen atau masuk pada kategori daerah di bawah 1,1 persen.
“Meskipun begitu penghargaan ini bukan tujuan utama kita. Karena kita akan terus melakukan berbagai upaya agar kemiskinan ekstrem ini bisa 0 persen pada tahun 2024 sesuai target dari bapak Presiden RI,” ucapnya.
Wapres RI Ma’ruf Amin menekankan kepada seluruh Kepala Daerah agar mengoptimalkan satu tahun waktu yang tersedia menuju target 0 persen kemiskinan ekstrem tahun 2024 atau lebih cepat enam tahun dari target pembangunan berkelanjutan.
Untuk itu Wapres Ma’ruf Amin menekankan kembali peran krusial seluruh Kepala Daerah dalam menyusun program dan kegiatan serta keberpihakan APBD untuk penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Seluruh Kepala Daerah saya minta tetap konsisten, utamanya dalam pelaksanaan strategi pengurangan beban masyarakat, peningkatan pendapatan berkelanjutan kelompok masyarakat miskin ekstrem serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan,” jelasnya.
