SERANG, EKBISBANTEN.COM – Para pegawai honorer asal Banten yang ikut unjuk rasa di Gedung DPR RI Jakarta pada Senin 7 Agustus 2023 ini, bakal kena sanksi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Hal itu sesuai dengan surat bernomor 800/2622-BKD/2023 yang bertandatangan Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Banten Virgojanti, pada tanggal tanggal 2 Agustus 2023.
Dalam surat tersebut, para pegawai honorer Provinsi Banten yang ikut berdemonstrasi akan dievaluasi oleh Organisasi Perangkat Dinas (OPD). OPD melalui Kepala Perangkat Daerah diwajibkan melaksanakan pembinaan kedisiplinan dan pengawasan atas capaian kinerja pegawai honorer di Banten.
Kemudian Virgojanti turut membenarkan surat tersebut dan menegaskan akan tetap memberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
“Ya kan udah kepala OPD-nya masing-masing, kalau ga masuk gimana,” ucapnya usai mengikuti rapat koordinasi inflasi di Pendopo Gubernur Banten, Senin 7 Agustus 2023.
Menurutnya, evaluasi melalui Kepala OPD merupakan langkah yang tepat. “Iyalah, kan itu binaannya, unit kerja masing-masing. Semua pegawai ada etikanya, ada yang ngatur,” tegasnya.
Hal senada diutarakan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, ia mengaku pemberian sanksi sudah sesuai aturan yang ada dan terus mencari solusi dengan terus berkomunikasi dengan Kemenpan RB.
“Makannya evaluasi OPD-nya, dulu kan OPD yang membuat perjanjian kerja pakta integritas, kalau mengganggu pelayanan kan semua harus dibuktikan secara nyata yah. Jadi aturan itu yang kita lihat,” katanya.
“Kan itu tahapannya sudah sempat didaftarkan secara nasional oleh BKN semua data-datanya, tinggal formulanya karena memang ini jumlahnya besar sekali. sehingga perlu betul-betul diformatkan regulasinya,” sambungnya.
Ia mengaku hingga saat ini masih memperjuangkan aspirasi pegawai honorer yang ada di Banten serta menghimbau para pegawai honorer untuk bersabar sambil menunggu aturan dari pusat. Langkah lain yang ia usahakan perihal anggaran yang sudah dianggarkan pada tahun 2024 nanti.
“Di 2024 dianggarkan, sekarang kan ada edarannya bahwa kita mengganggarkan, nah mohon itu dipahami secara tersirat yah bahwa langkah-langkah pemerintah itu selalu untuk yang terbaik,” tandasnya.
