Hal itu disampaikan Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa usai Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program JKN-KIS bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Serang di Aula KH. Syam’un pada Selasa, 15 November 2022. Turut hadir perwakilan OPD terkait di lingkungan Pemkab Serang.
Pandji mengatakan untuk kabupaten lain mereka capainnya lebih tinggi karena kuota PBI yang didapat lebih dari Kabupaten Serang. Dimana Kabupaten Serang hanya 416 ribu jiwa, sementara di Lebak mendapatkan 500 ribu jiwa dan Pandeglang 500 ribu jiwa.
“Kita hanya 416 jadi sebetulnya karena mereka lebih banyak peroleh PBI, seperti kita DTKS 800, kita hanya dapat 416 ribu hanya separonya. Sementara Lebak DTKS nya 1,2 juta tapi dapat 800 ribu, karena perolehan kuota dari pusat provinsi lebih tinggi maka angka persentase mereka lebih tinggi,” ujarnya.
Pandji menyebutkan untuk di Kabupaten Serang masih kekurangan 23 persen, namun dengan evaluasi tersebut ada langkah yang diambil untuk mengejar ketertinggalan tersebut. “Akhir Desember akan dikejar,” ucapnya.
Pandji memastikan masih banyaknya yang belum terdaftar di BPJS kesehatan bukan karena anggaran namun karena kuota PBI dari DTKS yang tercover jumlahnya sedikit. Mereka yang tidak tercover PBI APBN, juga ada yang tercover APBD provinsi dan kabupaten. Untuk Kabupaten Serang baru mampu mengcover 56 ribu jiwa kelompok masyarakat miskin.
Menurut dia yang perlu dibangun saat ini adalah kesadaran kolektif masyarakat tentang arti penting BPJS kesehatan. Sehingga masyarakat mampu mau membiayai sendiri BPJS kesehatan nya. “Kita sedang coba validasi data jangan sampai yang secara ekonomi mampu tapi ingin dibiayai PBI, provinsi, kabupaten. Makanya kita coba validasi data,” tuturnya.
Dalam hal ini pihaknya banyak berharap pada BPS, dimana saat ini BPS sedang melakukan sensus ekonomi. Dari sana akan diperoleh data pasti, kemudian angka DTKS 416 ribu tersebut perlu diverifikasi ulang sesuai hasil sensus terakhir.
