SERANG, EKBISBANTEN.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mengaku masih menunggu instruksi Pemerintah pusat terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemkab Serang juga belum mengetahui secara teknis untuk MBG, dikarenakan terdapat surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dimungkinkan ada penyesuaian anggaran.
Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah menyampaikan, dengan jumlah sasaran untuk MBG yang ada di Kabupaten Serang kalau dimulai dari PAUD, SD dan SMP cukup besar sehingga perlu duduk bersama dengan pemerintah pusat seperti apa komposisinya.
“Dari Provinsi dan dari Kabupaten mungkin dari Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TAPD) juga kemarin kita rapat kecil masih menunggu dari pusat harus seperti apa,” kata Tatu kepada Ekbisbanten.com, Jumat, (3/1/2025).
Ia mengatakan dari APBDdipastikan akan dianggarkan, tetapi untuk besarannya pihaknya masih menunggu karena membutuhkan anggaran yang cukup besar.
“Provinsi juga akan menganggarkan tapi Provinsi mungkin untuk dibagi 8 Kabupaten Kota misalnya, jadi kebagiannya kabupaten Serang berapa dengan jumlah yang ada, kita belum tahu komposisinya baik TAPD sampai saat ini pun belum tahu komposisinya harus berapa,” ujar Tatu.
Adapun kapan program MBG itu dilaksanakan, kata Tatu, masih menunggu teknisnya, karena dari pusat yaitu Badan Ketahanan Pangan dimungkinkan sudah berjalan.
“Tapi sepertinya dari beberapa sumber, kita nunggu supaya tidak tumpang tindih,” ucap Tatu.
Adik kandung mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu tidak menyanggupi jika program MBG tersebut hanya dilaksanakan oleh Pemkab Serang saja.
Kemudian, alokasi anggaran dari Provinsi, Pusat hingga sumber lain yang sudah diperhitungkan oleh pemerintah Pusat.
Ia juga berharap MBG ini turut melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), karena anggaran pemerintah menggerakkan ekonomi secara menyeluruh terutama UMKM.
“Di tengah kelesuan ekonomi seperti ini sangat dibutuhkan belanja pemerintah dan negara, itu dampaknya untuk UMKM sangat membantu. Sekarang retail-retail banyak yang tutup ini bentuk dari ekonomi melesu,” ungkap Tatu.
Dengan kondisi seperti itu, yang menjadi tulang punggung adalah belanja pemerintah.
“Ini harus berdampak terhadap UMKM, karena mereka secara modal belum besar jadi sangat butuh support dari pemerintah,” pungkasnya.*
