Pemerintah Bebaskan Pungutan Pajak Guna Fasilitasi Alat Kesehatan Covid-19

57
Ilustrasi Pajak

SERANG, EKBISBANTEN.COM – Pemerintah mendorong ketersediaan barang-barang seperti Alat Perlindungan Diri (APD) dan obat-obatan yang diperlukan untuk menanggulangi wabah Covid-19 melalui pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut atau ditanggung pemerintah.

Menurut keterangan dari Dirktorat Jendral (Dirjen) Pajak, fasilitas tersebut diberikan kepada badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan wabah Covid-19 atas impor.

Barang yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah Covid-19 diantaranyaobat-obatan vaksin, Peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, peralatan pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien, dan peralatan pendukung lainnya,” ujar keterangan tersebut secara tertulis, Sabtu (11/4).

Lanjut keterangan tersebut, jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah Covid-19 diantaranya, jasa konstruksi, konsultasi, teknik, dan manajemen, jasa persewaan, jasa pendukung lainnya

Selain insentif PPN, untuk membantu percepatan penanganan wabah Covid-19 pemerintah juga memberikan pembebasan dari pemungutan atau pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) melalui Pasal 22 dan Pasal 22 Impor.

“Dijelaskan dalam pasal tersebut, atas impor dan pembelian barang sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan wabah Covid-19,” papar keterangan dari Dirjen Pajak.

sejumlah kebijakan lain untuk mendorong wajib pajak (WP) supaya berperan dalam percepatan penanganan korona diantaranya sebagai berikut:

a. Pasal 22: atas penjualan barang sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan oleh pihak penjual yang bertransaksi dengan badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, dan
pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan wabah Covid-19.

b. Pasal 21: atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai imbalan yang diberikan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah Covid-19.

c. Pasal 23: atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai imbalan yang diberikan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa teknik, manajemen, atau jasa lain yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah COVID-19.

Untuk diketahui, pengajuan surat keterangan bebas untuk fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 disampaikan kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar melalui email resmi kantor pelayanan pajak yang bersangkutan.

Pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan PPh Pasal 21 tidak membutuhkan surat keterangan bebas. Insentif pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan di atas diberikan untuk masa pajak April 2020 hingga September 2020.

“Pengaturan lengkap dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020,” tutup keterangan tersebut.

Sebagai Informasi, untuk mendapatkan salinan peraturan ini dan peraturan lain yang diterbitkan dalam rangka merespons COVID-19, kunjungi https://www.pajak.go.id/covid19. Daftar email KPP dapat dilihat
pada https://www.pajak.go.id/unit-kerja. (*/Raden)