Pemda dan Kanwil DJP Banten Kolaborasi Amankan Data

19
Rapat koordinasi Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) antara Kanwil DJP Banten dengan 9 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se-Provinsi Banten pada Senin (7/3/2022). (Foto: Istimewa)

SERANG, EKBISBANTEN.COM – Kanwil DJP Banten menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dengan seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Banten.

Kegiatan ini juga diikuti 9 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se-Provinsi Banten pada Senin (7/3/2022).

“Rapat koordinasi ini merupakan saat penting untuk menyamakan persepsi antara DJP dengan pemerintah daerah mengenai pelaksanaan KSWP,” kata Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Banten Sahat Dame Situmorang dalam keterangan tertulis.

Hadir sebagai narasumber pada kegiatan rapat koordinasi ini adalah Kepala Seksi Kepatuhan Wajb Pajak Sektor Perdagangan Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Aidil Nusantara dan Kepala Seksi Penerimaan, Penghimpunan, dan
Pertukaran Data Eksternal Direktorat Data dan Informasi Perpajakan Bekti Lestari.

“Yang menjadi pokok bahasan dalam rapat koordinasi ini adalah menyegarkan kembali
pemahaman mengenai KSWP yang meliputi pengertian KSWP, proses bisnis KSWP, aplikasi KSWP, hak akses KSWP dan penatausahaan laporan KSWP,” kata Sahat.

KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang meliputi Nama WP dan NPWP apakah sudah sesuai dengan data dalam sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak dan apakah WP
telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir.

“Dengan dilakukan KSWP maka pemerintah akan memberikan ijin usaha WP yang
terstandardisasi kepatuhan perpajakannya,” katanya.

Selanjutnya, dengan KSWP maka akan meningkatkan kepatuhan pajak, optimalisasi penerimaan negara, memperkuat database perpajakan dan database K/L & Pemerintah
Daerah, terintegrasinya layanan publik dari berbagai Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP) dengan data perpajakan, meningkatkan sinergi antar Kementerian/Lembaga & Pemerintah Daerah dalam hal pencegahan korupsi.

” Dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memastikan pendapatan negara dapat diterima secara optimal dan terbebas dari praktik korupsi,” pungkasnya.***