Pasangan Muda Paling Banyak Manfaatkan Pengurusan Kartu Keluarga di Mall Pelayanan Publik Pandeglang

37
Foto/Ekbisbanten.com

PANDEGLANG, EKBISBANTEN.COM
Pengurusan, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk, perbantuan, hingga pencatatan sipil lainnya menjadi pelayanan yang paling diminati masyarakat di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pandeglang sepanjang Januari-November 2021.

“Kebanyakan (pasangan muda) mengurus pembuatan Kartu Keluarga (KK), kemudian banyak juga dari masyarakat yang melakukan pelayanan perbantuan (Coustemer Service) dan pembuatan Kartu Pencari Kerja,” kata Kasi Informasi, Verifikasi dan Pendaftaran DPMPTSP Kabupaten Pandeglang Adi Wahyudi kepada Ekbisbanten.com, Senin (6/12).

Berdasarkan catatan MPP Kabupaten Pandeglang hingga November 2021, jumlah masyarakat yang berkunjung dan memanfaatkan layanan di MPP pandeglang sebanyak 48.821 orang.

Dari jumlah tersebut, mayoritas masyarakat Pandeglang banyak mengunjungi bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sebesar 11.126 pengunjung atau 19,52 persen.

Dengan tingginya kunjungan tersebut Adi melanjutkan, pihaknya terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dengan harapan keperluan warga di MMP bisa selesai dalam satu hari.

“Untuk penyandang disabilitas atau ibu hamil misalnya kasian juga kalau harus menunggu lama itu kita utamakan. Kemudian misalnya ada warga yang bermasalah saat pembuatan NIB dan belum membuat NPWP, kita usahakan satu hari bisa selesai,” imbuhnya.

Dengan kinerja baik tersebut selama tahun 2021, MPP Pandeglang mendapatkan piagam penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Katagori ” Pelayanan Prima” Tahun 2020 yang diberikan oleh Kemenpan RB. dan mendapatkan apresiasi dari Kementrian Investasi yakni berhasil masuk dalam 30 besar penilaian kinerja DPMPTSP Kabupaten dari 415 DPMPTSP Kabupaten di indonesia dengan penilaian terbaik (A).

“Kita berada di posisi ke 30 dari 415 DPMPTSP kabupaten di indonesia, di Banten cuma dua yang masuk yakni Pemprov Banten dan Kabupaten Pandeglang,” katanya.

Kriteria penilaian tersebut kata Adi, dinilai dari SDM,Sapras,Regulasi dan survei kepuasan masyarakat (SKM) yang dilakukan Kementrian Investasi dengan surveyor dari Sucopindo tim penilainya dari HIPMI kabupaten dan Provinsi Banten. SKM MPP sebesar 92,25 persen terhadap warga yang datang.

kita juga mendapat dana apresisai dari kementrian Investasi sebesar Rp5 miliar yang akan diterima oleh pemkab tutup Adi. **