Pakar Hukum Untirta: Perda Larangan Warung Buka di Siang Hari Selama Ramadan Disarankan Dikaji Ulang

86
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Lia Riesta Dewi. Dok Gambar Layar Webinar LE

SERANG, EKBISBANTEN.COM – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Lia Riesta Dewi berpendapat, denda sebesar Rp50 juta dan kurungan penjara selama 3 bulan bagi pemilik rumah makan yang buka siang hari di Bulan Ramadan perlu dikaji ulang.

Hal itu menanggapi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Pekat), pasal 10 terkait larangan pembukaan warung makan disiang hari.

“Jangan disamakan dengan prostitusi, apakah seseorang yang makan siang hari di Bulan Ramadan termasuk dalam tindak pidana?, cukup sanksi administrasi saja seperti teguran,” kata Lia pada acara webinar dengan tema “Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Serang Dalam Perda Nomor 2 tahun 2010: pasal 10 tentang pembukaan warung makan disiang hari selama Ramadan yang digelar The Legal Education Indonesia melalui aplikasi zoom, Jumat (30/4).

Lia juga menyebut, visi pemerintah Kota Serang menuju kota yang madani sudah sejalan dengan ketentuan Perda Nomor 2 Tahun 2010 pasal 10 tersebut.

“Yang menjadi persoalan adalah pelaksaannya dilapangan. Peraturan dari pasal 10 ini tidak bisa diterjemahkan, dan tidak dijelaskan teknis tata cara dan mekanisme pelaksanaan nya, harusnya ada di peraturan pelaksana” kata Lia.

“Harusnya diklasifikasi, mana yang kejahatan mana yang bukan,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut kata Lia, pada tahun 2017 Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 41 Tahun 2017 dibentuk, berisi tentang peraturan pelaksana bagian kelima yang sudah memuat peraturan pelaksana (PP).

“Dalam Perwali ini sudah dijelaskan terkait sanksi administratif dan bukan pidana, ini yang jadi masalah, namun tetap saja ketentuan pidananya tidak bisa dihilangkan karena kedudukan Perda lebih tinggi dibanding Perwali,” tukas Lia.

Sementara itu, Ketua PCNU Kota Serang Matin Syarqowi menuturkan, kalau pemerintah Kota Serang harus melihat Kebijakan ini dari sudut pandang berbangsa dan bernegara.

“Salah juga kalau menilai kebijakan ini dilihat dari mayoritas masyarakat beragama, harus berdasarkan negara kesatuan republik indonesia,” jelas Matin.

Hal senada diungkap Sekretaris Komisi I DPRD Kota Serang Saepulloh bahwa kebijakan ini merupakan hadiah dari Pemerintah Kota Serang untuk masyarakat supaya visi Serang Madani itu bisa terealisasi.

“Intinya kami mendukung Pemkot Serang untuk menerapkan perda tersebut,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam agenda webinar tersebut dihadiri Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Kota Serang Anthon Gunawan. (Raden)